LDberita.id - Batubara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara terus memperkuat sistem layanan kesehatan masyarakat melalui perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang maksimal, Pemkab Batu Bara menargetkan peningkatan keaktifan peserta BPJS Kesehatan hingga 80% dengan menambahkan 46.947 jiwa ke dalam skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), dengan iuran yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Langkah ini didukung oleh alokasi anggaran lebih dari Rp20 miliar yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2025.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Batu Bara, dr. Deni Syahputra, menegaskan bahwa program UHC ini merupakan bagian dari prioritas utama Pemkab Batu Bara, terutama dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian.

“Program UHC non cut off ini adalah langkah strategis dalam memastikan seluruh masyarakat Batu Bara mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata dan mudah.

Ini bukan hanya program rutin, tetapi bagian dari program prioritas yang menjadi bagian dari 100 hari kerja Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian," ujar dr. Deni saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Dr. Deni menambahkan bahwa program ini merupakan wujud nyata dari visi Bupati dalam membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif.

“Bupati Baharuddin Siagian sangat menekankan pentingnya akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Oleh karena itu, kami di Dinas Kesehatan akan memastikan bahwa program ini berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dukungan terhadap Program 100 Hari Kerja Bupati

Program UHC ini merupakan salah satu pilar utama dalam realisasi program 100 hari kerja Bupati Baharuddin Siagian yang berfokus pada peningkatan layanan publik, terutama di bidang kesehatan.

Dalam berbagai kesempatan, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata adalah hak setiap warga Batu Bara, tanpa terkecuali.

"Fokus utama kami dalam 100 hari kerja ini adalah memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat Batu Bara yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau biaya.

Program UHC ini adalah salah satu solusi nyata yang kami hadirkan," ungkap Bupati Baharuddin dalam sebuah pertemuan dengan jajaran Dinas Kesehatan.

Salah satu inovasi dalam program ini adalah penerapan sistem UHC non cut off, yang memungkinkan peserta BPJS Kesehatan untuk langsung aktif dalam waktu 1x24 jam hanya dengan menunjukkan KTP.

Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kendala administratif yang selama ini menjadi hambatan utama dalam akses layanan kesehatan.

Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Lebih Baik

Sejak Desember 2023, Kabupaten Batu Bara telah memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam program JKN dengan cakupan mencapai 95,07% dari total penduduk.

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses di beberapa wilayah dan masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan layanan medis.

Oleh karena itu, Pemkab Batu Bara melalui Dinas Kesehatan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan program ini.

Dr. Deni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya program ini agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

"Dengan adanya alokasi anggaran lebih dari Rp20 miliar dalam RAPBD 2025, kami yakin program ini akan berjalan dengan baik.

Namun, tentu saja kami membutuhkan dukungan dan pengawasan dari masyarakat agar tidak ada penyimpangan dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga Batu Bara," pungkas dr. Deni.

Harapan Masyarakat dan Langkah Ke Depan

Langkah progresif yang diambil oleh Pemkab Batu Bara ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Beberapa warga menyatakan harapan agar program ini benar-benar dijalankan secara transparan dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, Pemkab Batu Bara juga tengah mempertimbangkan peningkatan fasilitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan rumah sakit daerah untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan sejalan dengan peningkatan kualitas layanan medis.

Dengan langkah-langkah konkret yang telah dirancang, Pemkab Batu Bara optimis bahwa program UHC non cut off ini akan membawa perubahan nyata dalam layanan kesehatan daerah, selaras dengan visi besar Bupati Baharuddin Siagian dalam 100 hari kerja pertamanya." tandasnya. (End)