LDberita.id - Batubara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara di bawah kepemimpinan Bupati Baharuddin Siagian dan Wakil Bupati Syafrizal telah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 17 program prioritas.

Salah satu program utama yang menjadi perhatian adalah percepatan Universal Health Coverage (UHC), yang bertujuan memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.

Namun, hingga saat ini, realisasi program tersebut masih terhambat. Batu Bara tertinggal jauh dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang sudah mencapai status UHC, seperti Medan (98,91%), Pematangsiantar (99,55%), Sibolga (100%), Gunungsitoli (98,78%), hingga Langkat (98%).

Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kinerja Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Batu Bara, yang dinilai belum mampu merealisasikan program ini dengan cepat dan tepat.

Bupati Tegaskan Tak Ada Hambatan Administrasi, Tapi Kenapa Masih Lamban

Dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara yang digelar, Senin (3/3/2025), Bupati Baharuddin Siagian secara tegas menyatakan bahwa program UHC harus segera direalisasikan tanpa hambatan administrasi maupun teknis.

Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan P2KB untuk bekerja maksimal guna memastikan seluruh masyarakat Batu Bara mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.

"Kami akan segera meluncurkan program UHC sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakat.

Dengan UHC, masyarakat tidak perlu lagi khawatir soal biaya pengobatan.

Saya menegaskan kepada Dinas Kesehatan P2KB agar segera merealisasikan program ini tanpa hambatan administrasi dan teknis," ujarnya

Namun, pernyataan ini seolah tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.

Hingga saat ini, masyarakat Batu Bara masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk biaya pengobatan yang tinggi dan rumitnya administrasi BPJS.

Dinas Kesehatan P2KB Diduga kurang Serius.

Pengamat kebijakan publik dan sosial di Batu Bara, Ramli Sinaga, menilai keterlambatan realisasi UHC di Batu Bara adalah bukti lemahnya kinerja Dinas Kesehatan P2KB.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi Batu Bara untuk tertinggal jauh dari 11 kabupaten/kota lain di Sumut yang sudah mencapai UHC.

"Anggaran kesehatan di Batu Bara cukup besar, seharusnya tidak ada alasan untuk menunda program UHC.

Jika daerah lain bisa mencapai lebih dari 98% cakupan kesehatan, mengapa Batu Bara justru tertinggal jauh.

Ini indikasi kuat ada masalah serius di Dinas Kesehatan P2KB. Apakah mereka tidak serius atau justru ada faktor lain yang menghambat." tegasnya.

Ramli juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan P2KB Batu Bara.

Jika tidak ada perbaikan signifikan dalam waktu dekat, ia menyarankan agar Bupati Baharuddin mempertimbangkan pergantian kepemimpinan di dinas tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

Namun, di sisi lain, Ramli juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah tegas Bupati Baharuddin dalam mempercepat realisasi program UHC di Batu Bara.

Ia menilai bahwa Baharuddin memiliki komitmen kuat untuk membenahi sektor kesehatan, tetapi memerlukan tim yang benar-benar serius dalam bekerja.

"Saya mendukung penuh langkah tegas Bupati Baharuddin dalam mempercepat UHC.

Namun, beliau harus memastikan bahwa program ini benar-benar dijalankan dengan baik dan berkualitas.

Jangan sampai hanya sekadar terlaksana di atas kertas, tetapi tidak berdampak nyata bagi masyarakat," ungkap Ramli.

Masyarakat Butuh Kepastian, Jangan Biarkan Batu Bara Jadi Kabupaten Tertinggal

Desakan terhadap Dinas Kesehatan P2KB bukan tanpa alasan. Program UHC bukan sekadar janji politik, tetapi merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Batu Bara.

Tanpa realisasi yang cepat, ribuan warga tetap akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak, terutama masyarakat miskin yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.

Sejumlah aktivis kesehatan dan masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan program ini.

Mereka berharap Dinas Kesehatan P2KB segera mengambil langkah konkret dan transparan dalam memastikan Batu Bara tidak semakin tertinggal dibandingkan daerah lain.

"Jangan sampai kita jadi daerah yang paling akhir menerapkan UHC sementara yang lain sudah maju, tegasnya

Ini bukan soal kebanggaan, tetapi soal kesejahteraan rakyat. Kalau ada kendala, buka ke publik.

Jangan diam saja dan seolah-olah tidak ada masalah," ujar salah satu tokoh masyarakat di Lima Puluh Pesisir.

Kini, bola ada di tangan Dinas Kesehatan P2KB. Mampukah mereka membuktikan komitmennya dalam waktu dekat.

Ataukah masyarakat Batu Bara harus terus menunggu tanpa kepastian." tandasnya. (Boy)