LDberita.id - Batuara, Di tengah jalan-jalan rusak yang masih menjadi “langganan keluhan” warga, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang belum merata, Pemerintah Kabupaten Batu Bara justru mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk tim content creator.

Dalam APBD Tahun 2026, tercatat sekitar Rp770 juta digelontorkan untuk membiayai honorarium 22 personel tim content creator di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kebijakan ini pun sontak memantik sorotan publik bukan karena besarnya semata, tetapi karena dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan paling mendasar masyarakat.

Di sejumlah desa, kondisi infrastruktur jalan masih jauh dari kata layak. Jalan berlubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat kemarau masih menjadi realitas yang dihadapi masyarakat setiap hari terutama para petani, pelajar, dan pekerja. Ironisnya, di saat akses fisik warga masih tersendat, pemerintah justru terkesan lebih serius memperbaiki “akses visual” melalui produksi konten.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Batu Bara, Rizky Harahap, menjelaskan bahwa tim tersebut bertugas mendukung dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintah, termasuk mendampingi aktivitas kepala daerah.

Namun, bagi sebagian masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar dokumentasi kegiatan, melainkan perubahan nyata yang bisa dirasakan langsung.

“Yang kami butuhkan itu jalan bagus, bukan video bagus,” menjadi ungkapan yang kerap terdengar di tengah masyarakat, mencerminkan kegelisahan yang kian nyata.

Tak hanya infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kesejahteraan guru honorer, fasilitas sekolah yang terbatas, hingga layanan kesehatan yang belum optimal di beberapa wilayah menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun.

Dalam konteks itu, alokasi anggaran untuk tim content creator dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih fokus membangun citra daripada menyelesaikan akar persoalan.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batu Bara, M. Amin, turut memberikan pandangan. Ia menilai bahwa kebutuhan publikasi seharusnya bisa dioptimalkan melalui sinergi dengan insan pers yang selama ini telah menjadi mitra pemerintah.

“Kalau untuk publikasi, bisa melibatkan wartawan yang sudah ada. Itu lebih efisien dan tidak menimbulkan kecemburuan,” ujarnya.

Kita bukan semata menolak keberadaan tim content creator, melainkan mempertanyakan skala prioritas. Di tengah keterbatasan anggaran, setiap rupiah seharusnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat.

Publik kini menunggu penjelasan yang lebih terbuka dari pemerintah daerah: apa urgensi pembentukan tim ini, bagaimana mekanisme penganggarannya, dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat luas.

Sebab pada akhirnya, yang akan diingat masyarakat Batu bara bukan seberapa baik konten yang diproduksi, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Batu Bara.' tandasnya. (Boy)