Batubara

Penumpukan Dana BOK T.A 2023 di Puskesmas Batu Bara: Indikasi Gagalnya Manajemen Dana Kesehatan

post-img
Foto : Pj. Bupati Batu Bara, H. Heri Wahyudi Marpaung S. STP, M.AP., saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Jumat (21/06)

LDberita.id - Batubara, Pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksaan APBD Kabupaten Batu Bara T.A. 2023, dan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2045, yang dilaksanakan pada ruang rapat Paripurna DPRD Batu Bara pada, Jumat (21/06/2024).

Terdapat beberapa persoalan di antaranya terkait Pengelolaan anggaran kesehatan di Puskesmas Batu Bara kembali menjadi sorotan publik akibat terakumulasinya dana Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 1,462 miliar untuk tahun anggaran 2023.

Jumlah yang besar ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas manajemen dana dan transparansi pengelolaannya.

Dana BOK seharusnya digunakan untuk meningkatkan operasional Puskesmas, termasuk penyediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan program kesehatan masyarakat.

Namun, akumulasi dana sebesar ini menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam alokasi dan penggunaan dana yang sudah dianggarkan.

Hal ini menimbulkan dugaan mengenai hambatan birokrasi atau kurangnya perencanaan yang tepat dalam pelaksanaan program kesehatan.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik tidak bisa disepelekan. Akumulasi dana yang signifikan tanpa penjelasan yang memadai dapat menimbulkan kecurigaan akan penyalahgunaan atau kurangnya kemampuan pengelola dalam memanfaatkan dana secara optimal.

Laporan keuangan yang jelas dan audit independen diperlukan untuk memastikan bahwa dana BOK digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Keterlambatan penggunaan dana BOK secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan obat-obatan menjadi terhambat, sehingga pelayanan kesehatan yang seharusnya optimal tidak dapat tercapai.

Dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOK untuk mengidentifikasi hambatan dalam penyerapan anggaran dan penyebab akumulasi dana yang tidak terpakai.

Pelatihan intensif bagi pengelola anggaran di Puskesmas guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan merencanakan program secara efektif.

Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran kesehatan untuk memastikan akuntabilitas yang tinggi.

Dana yang ada seharusnya segera dioptimalkan untuk program-program kesehatan masyarakat Batu Bara yang sipatnya mendesak demi meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.

Akumulasi dana sebesar Rp 1,462 miliar di Bendahara BOK Puskesmas Batu Bara menjadi indikator adanya masalah serius dalam manajemen anggaran kesehatan.

Perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas pengelola diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Gerakan Aku Geram dan Anti Koruptor (Gagak) Batu Bara, Ramli Sinaga, menegaskan perlunya Pj. Bupati Batu Bara, H. Heri Wahyudi Marpaung S. STP, M.AP., untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas terkait." tandasnya. (End)

Berita Terkait