LDberita.id - Batubara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara kembali menjadi sorotan publik, pengamat sosial Batu Bara.

Ramli Sinaga. Ia menilai Pemkab Batu Bara, khususnya Penjabat (Pj) Bupati Heri Wahyudi dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), telah gagal meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah yang lebih kuat kata.

Ramli menegaskan bahwa Pemkab Batu Bara kurang peka terhadap isu-isu kesehatan yang selama ini menjadi masalah serius di tengah masyarakat kata Ramli dalam pernyataannya pada, Jumat (13/09/2024)

Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan ini semakin memperlihatkan lemahnya kepemimpinan dan kurangnya komitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat Batu Bara.

Ramli mengungkapkan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023, seharusnya ada dorongan kuat dari pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah signifikan dalam memperbaiki sistem kesehatan di Batu Bara.

Namun, kenyataannya, hingga saat ini belum ada upaya nyata dari Pemkab Batu Bara untuk menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam tindakan yang konkret di tingkat daerah Batu Bara.

Ia menekankan pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang komprehensif tentang Sistem Kesehatan di Batu Bara, yang seharusnya melibatkan berbagai lintas sektor dan program-program yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Masyarakat sangat menyesalkan bahwa upaya tersebut justru tersisihkan oleh kebijakan yang dinilai kurang relevan, seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang meski penting, namun dinilai belum menjawab permasalahan kesehatan masyarakat Batu Bara secara keseluruhan. ujarnya

"Seharusnya, Pemkab Batu Bara tidak hanya fokus pada perda-perda yang sifatnya parsial seperti KTR, tapi lebih jauh memikirkan bagaimana membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan di daerah ini.

Pemerintah harus mampu melihat kebutuhan riil masyarakat Batu Bara, bukan hanya menjalankan program yang tidak berdampak besar," tegas Ramli.

Kami juga mempertanyakan alokasi anggaran dan prioritas Pemkab Batu Bara dalam sektor kesehatan.

Dengan kondisi fasilitas kesehatan yang masih jauh dari standar, Ramli mempertanyakan ke mana perginya anggaran kesehatan yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai di setiap pelosok daerah.

Ramli minta kepada Pemkab Batu Bara untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan memperbaiki strategi pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

Menurutnya, sudah saatnya Pemkab Batu Bara berhenti mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat Batu Bara dan mulai bekerja untuk mewujudkan layanan kesehatan yang layak bagi semua.

Kita berharap Pemkab Batu Bara untuk segera bertindak dan menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Sebab, tanpa perbaikan yang mendasar, harapan masyarakat Batu Bara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik akan terus menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan." tandasnya. (Boy)