LDberita.id - Batubara, Panggung politik di Kabupaten Batu Bara memanas setelah Camat Sei Balai, Wali Sagala, menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi 1 DPRD Kabupaten Batu Bara. Kamis (05/9/2024).

RDP tersebut diadakan sebagai respons atas protes keras dari kelompok mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga terkait penyelenggaraan acara live musik DJ yang diadakan di lapangan Kantor Camat Sei Balai pada malam peringatan 17 Agustus lalu.

Acara yang digelar hingga larut malam itu tidak hanya menciptakan keresahan di kalangan masyarakat, tetapi juga mengundang dugaan praktik pungutan liar.

Bhima Dalimunthe, salah satu perwakilan mahasiswa asal Sei Balai yang hadir dalam RDP, mengecam tindakan Camat Sei Balai yang seolah meremehkan dampak moral dari acara DJ tersebut.

Dalam pernyataannya, Bhima menegaskan bahwa acara tersebut tidak sepatutnya menjadi tradisi yang dibiarkan berkembang di masyarakat, apalagi bila dianggap sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan.

“Ini bukan soal hiburan semata, tetapi soal bagaimana kita menjaga moral generasi muda di tengah tantangan zaman,” ungkapnya dengan tegas.

Lebih lanjut, Bhima juga menyinggung adanya pungutan biaya sebesar Rp15.000 per sepeda motor bagi warga yang ingin masuk ke acara tersebut.

Hal ini, menurut Bhima, tidak hanya menambah beban masyarakat, tetapi juga menimbulkan kecurigaan adanya praktik yang tidak transparan di balik penyelenggaraan acara.

Menanggapi pernyataan mahasiswa, Darius S.H., M.H., selaku pimpinan RDP, menyatakan bahwa DPRD Batu Bara sangat prihatin dengan kejadian ini.

Darius menyatakan bahwa sebelum rekomendasi diberikan kepada Pj. Bupati Batu Bara, DPRD akan mengadakan rapat internal untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil.

“Masalah ini sangat krusial, dan kami akan menindaklanjuti dengan cermat. Tidak menutup kemungkinan, rekomendasi pencopotan Camat Sei Balai bisa saja kami ajukan jika ditemukan pelanggaran serius,” kata Darius.

Darius juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja para pejabat daerah, terutama mereka yang kerap menimbulkan kontroversi.

Menurutnya, kejadian ini menjadi ujian bagi Pj. Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, untuk menunjukkan ketegasan dalam menegakkan disiplin dan moralitas di kalangan pejabat pemerintahannya.

“Kami mendesak Pj. Bupati untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap Camat Sei Balai dan mengambil langkah tegas jika diperlukan,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Sei Balai, Wali Sagala, yang hadir dalam RDP tersebut tampak emosional saat merespons tudingan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa.

Meskipun sempat terlibat perdebatan, Wali Sagala akhirnya memilih diam ketika sesi tanya jawab dipimpin langsung oleh Darius.

Setelah RDP yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Wali Sagala meninggalkan ruang rapat tanpa memberikan komentar kepada media.

Ia langsung bergegas menuju mobil dinasnya dan meninggalkan kompleks DPRD, menghindari para jurnalis yang ingin mengonfirmasi lebih lanjut mengenai hasil pertemuan tersebut.

Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian publik di Kabupaten Batu Bara, tetapi juga mencerminkan pentingnya ketegasan dalam menjaga marwah pemerintahan.

Ketika moralitas publik dipertaruhkan, apalagi di bawah naungan institusi negara, setiap pejabat memiliki tanggung jawab besar untuk bertindak bijaksana dan menjaga etika yang tinggi.

Dengan meningkatnya desakan dari berbagai elemen masyarakat, DPRD dan Pj. Bupati Batu Bara dihadapkan pada pilihan yang sulit namun penting.

Apakah mereka akan bertindak tegas dengan melakukan evaluasi mendalam dan memberikan sanksi yang pantas, atau justru memilih untuk menutup mata terhadap praktik yang meresahkan ini?

Yang jelas, masyarakat Batu Bara kini menunggu bukti nyata dari para pemimpin Batu Bara hari ini." tandasnya. (Boy)