LDberita.id - Batubara, Sorotan kembali tertuju pada pengelolaan anggaran miliaran rupiah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2023, tegas Fauzi Triansyah, Divisi Investigasi Garuda Wicak Sakti, di lima Puluh Kota. Sabtu (25/01/2025).

Fauzi, Fauzi Triansyah, Divisi Investigasi Garuda Wicak Sakti, yang dikenal vokal, menyerukan desakan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengusut dugaan penyimpangan besar-besaran terhadap anggaran tersebut.

Kami juga menuntut keterlibatan penuh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa secara mendalam Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan para kepala bagian (kabag) di Sekretariat Daerah yang menjadi penanggung jawab anggaran di masing-masing bidang pada tahun anggara 2023.

“Ini bukan sekadar dugaan ringan, melainkan indikasi serius bahwa uang negara sedang dirampok di depan mata kita. Pengelolaan anggaran miliaran rupiah ini tidak transparan, banyak program yang terkesan fiktif, dan masyarakat tidak merasakan dampaknya. Apakah kita akan diam membiarkan ini terjadi? Kejati Sumut dan Inspektorat harus turun tangan sekarang juga!” tegas Fauzi.

Berikut rincian anggaran besar yang disorot Fauzi:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan: Rp296.000.000,00

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Rp3.708.427.156,00

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Rp5.539.412.704,00

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Rp3.340.050.000,00

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: Rp1.394.974.544,00

Banyak Program Fiktif dan Anggaran yang Tak Masuk Akal

Fauzi menyoroti bahwa beberapa program seperti penyediaan bahan logistik dan rapat koordinasi dengan anggaran miliaran rupiah terlihat hanya ada di atas kertas.

Sementara itu, pemeliharaan gedung kantor yang menghabiskan lebih dari Rp1 miliar nyatanya tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fisik fasilitas pemerintah.

“Apakah logistik dan rapat-rapat itu menghabiskan miliaran rupiah? Masyarakat tidak melihat hasil apa-apa. Ini bukan lagi dugaan, tapi indikasi kuat bahwa ada kebocoran anggaran di Sekretariat Daerah.

Para pejabat terkait, mulai dari Ketua TAPD hingga para kepala bagian, harus diperiksa. Jangan biarkan uang rakyat ini hanya menjadi bancakan!” seru Fauzi.

Desakan kepada APH dan Inspektorat

Masyarakat Batu Bara mendesak Kejati Sumut untuk segera memulai penyelidikan secara profesional dan independen. Ia juga meminta Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan audit forensik terhadap penggunaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.

“Kejati Sumut, ini saatnya kalian menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan! Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada institusi hukum.

Periksa semua pejabat yang terlibat, ungkap ke mana uang negara ini disalurkan, dan tindak tegas siapa pun yang terbukti bersalah, tanpa pandang bulu!” desaknya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran publik. “Masyarakat harus bersuara.

Ini uang kita, ini hak kita. Jika ada yang bermain-main dengan uang rakyat, hukum harus berjalan tanpa kompromi. Penegak hukum harus sadar bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan jika korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya,” pungkasnya.

Masyarakat Menunggu Tindakan Tegas

Hingga kini, pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara belum memberikan klarifikasi atas dugaan ini begitu juga dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Batu Bara yang baru, Murdi Simangunsong belum bisa dikonfirmasi sampai saat ini.

Sementara itu, masyarakat Batu Bara menunggu langkah konkret dari Kejatisu dan Inspektorat Provinsi untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi oknum-oknum yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat Batu Bara.

“Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Jika tidak ada tindakan nyata, kami siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tutup Fauzi dengan penuh keyakinan." tandasnya. (Boy)