LDberita.id - Batubara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, keuangan negara/daerah ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp2.335.639.524.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Nanang Dwi Priharyadi, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen Oppon B. Siregar, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Yosep Antonius Manis, S.H., M.H., Rabu (11/11/2026),

Dua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial LA, selaku Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), serta IS, selaku Bendahara Pengeluaran pada instansi tersebut.

Penetapan keduanya dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-11/L.2.32/Fd.2/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025 dan memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejari Batu Bara, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkim LH merealisasikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17.397.742.631.

Namun, dari realisasi anggaran tersebut, penyidik menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan LA bersama IS, yakni pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa bon atau faktur pada sejumlah penyedia dengan nilai mencapai Rp2.335.639.524.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara Nomor: 700.1.2.2/180/INSP tertanggal 2 September 2026, perbuatan yang disangkakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp2,33 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana primair Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara lebih subsidair Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam keterangannya, Kejari Batu Bara juga mengungkapkan bahwa LA dan IS sebelumnya telah berstatus terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan anggaran gaji petugas kebersihan dan saldo kas Dinas Perkim LH Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

LA saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, sedangkan IS menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku. Karena keduanya masih menjalani hukuman pidana dalam perkara sebelumnya, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka dalam perkara yang baru ditangani ini.

Meski demikian, penyidikan perkara dugaan korupsi anggaran Tahun 2024 tersebut masih terus berlanjut. Kejari Batu Bara menyatakan akan melakukan pendalaman dan pengembangan guna melengkapi serta memperkuat alat bukti, sekaligus mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat berdasarkan bukti yang diperoleh.

Penetapan dua tersangka ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Publik kini menantikan perkembangan penyidikan berikutnya, termasuk sejauh mana pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut dapat diungkap secara menyeluruh.

Kejari Batu Bara menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku." pungkasnya. (Boy)