LDberita.id - Batubara, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Batu Bara, Jasmi Assayuti, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., dalam menangani dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang diduga melibatkan sejumlah anggota Polri, kata Jasmi dalam diskusi dengan pengurus PC ISNU Batu Bara. Rabu (11/11/2026).
Menurut Jasmi, penegasan Kapolri bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum, bukan persoalan persaingan internal institusi, merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.
Ia juga mengapresiasi pesan moral Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., yang menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, soliditas institusi, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam menyelesaikan persoalan hukum.
"Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun upaya melindungi pihak tertentu hanya karena jabatan atau kedudukannya di dalam institusi," tegas Jasmi.
Secara khusus, ISNU Batu Bara mengapresiasi kesigapan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses secara objektif dan profesional, tanpa memandang siapa pihak yang terlibat maupun siapa yang menjadi korban.
Namun demikian, Jasmi mengingatkan bahwa kewenangan negara dan seluruh instrumen penegak hukum harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan supremasi hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan politik praktis, kriminalisasi, intimidasi, ataupun membungkam suara kritis masyarakat.
"Negara hukum harus menjamin keadilan bagi semua warga negara, kritik terhadap pemerintah maupun institusi negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati, sepanjang disampaikan sesuai ketentuan hukum jangan sampai kewenangan penegakan hukum justru digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat," ujarnya.
Lebih lanjut, Jasmi menilai semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang humanis, perlindungan terhadap masyarakat, serta keberanian menindak setiap pelanggaran hukum secara adil dan tidak diskriminatif.
Ia berharap Kapolri beserta seluruh jajaran Polri tetap konsisten membangun institusi yang profesional, berintegritas, transparan, dan terbuka terhadap pengawasan publik. "Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi Polri, hukum harus menjadi panglima, bukan alat kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu," tutup Jasmi. (Boy)
