LDberita.id - Medan, Politik sejatinya bukan sekadar perebutan kekuasaan, jabatan, maupun kepentingan kelompok. Lebih dari itu, politik harus menjadi instrumen pembebasan manusia dari kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, dan berbagai persoalan sosial. Politik harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.
Pemikiran tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Prof. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum., dalam Diskusi Kebangsaan dan Bedah Buku Sosialisme Islam: H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati yang diselenggarakan PC PKB Kota Medan, di Aula PC PKB Medan. Selasa (10/11/2026),
Menurut Prof. Arifuddin, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati memiliki relevansi penting dalam membangun politik kebangsaan yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan. Keduanya memandang agama bukan sekadar identitas dan praktik ritual, melainkan sumber nilai moral sekaligus kekuatan sosial untuk memperjuangkan keadilan dan membebaskan manusia dari penindasan.
"Bagi Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati, agama harus menjadi alat sekaligus energi pembebasan manusia. Agama tidak cukup hanya diaktualisasikan di mihrab, masjid, dan majelis taklim, tetapi harus mampu menyapa pasar, industri, ladang, sawah, serta seluruh sentra kehidupan masyarakat," ungkapnya.
Ia menjelaskan, keberagamaan tidak cukup diukur dari intensitas ibadah ritual, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kepedulian, keadilan, dan tindakan nyata bagi sesama.
Nilai-nilai agama harus tercermin dalam keberpihakan terhadap masyarakat miskin, perlindungan pekerja, pemerataan pendidikan, pengurangan ketimpangan ekonomi, serta pembelaan terhadap kelompok rentan.
Karena itu, kesalehan individual harus berkembang menjadi kesalehan sosial. Spiritualitas tidak boleh berhenti pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi harus diwujudkan melalui tanggung jawab kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.
Dalam konteks politik kebangsaan, Prof. Arifuddin menilai gagasan yang mengintegrasikan nilai ketuhanan dan kemanusiaan harus diterjemahkan menjadi program serta kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, partai politik tidak cukup hanya menawarkan gagasan ideologis dan slogan perjuangan. Harus ada kesinambungan antara pemikiran, perencanaan, dan pelaksanaan program.
"PKB memiliki peluang untuk menjadi model politik kebangsaan yang mengintegrasikan ide, program, dan aksi secara berkelanjutan. Jangan sampai gagasan hanya berhenti menjadi wacana, sementara program tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Politik harus hadir dalam kehidupan nyata rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan politik tidak semata-mata ditentukan oleh capaian elektoral, tetapi juga perlu dilihat dari kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan kualitas kehidupan masyarakat.
Sebagai Guru Besar Hukum, Prof. Arifuddin juga menekankan pentingnya membangun budaya hukum yang berakar pada kesadaran moral dan nilai kemanusiaan.Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami sebatas peraturan, prosedur, dan ancaman sanksi.
Lebih jauh, hukum harus menjadi bagian dari pola pikir, perilaku, budaya, dan kesadaran spiritual masyarakat.
"Masyarakat yang sadar hukum bukan hanya masyarakat yang patuh karena takut terhadap hukuman, melainkan masyarakat yang memahami keadilan sebagai kebutuhan dan tanggung jawab bersama," jelasnya.
Ia menilai persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum formal. Diperlukan pula penguatan integritas, moralitas, dan kesadaran kolektif agar keadilan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.
Lebih lanjut, Prof. Arifuddin menegaskan bahwa pembangunan kebangsaan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran material. Kesejahteraan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan karakter, pelestarian budaya, nasionalisme, dan ketakwaan.
Masyarakat yang sejahtera bukan sekadar memiliki daya beli, tetapi juga memperoleh pekerjaan layak, akses pendidikan, perlindungan hukum, kesempatan ekonomi, serta ruang untuk mengembangkan potensi diri.
Dalam kerangka pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati, agama memberikan landasan moral bagi politik, sedangkan politik menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama.
Pesan utama diskusi tersebut menegaskan bahwa politik harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai sarana pengabdian kepada manusia. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui keberpihakan terhadap keadilan dan perubahan sosial yang nyata. (Yaser)
