Sumut

Kakanwil Kemenagsu Bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bahas Haji di Madina

post-img
Foto : Kemenagsu Drs. H. Syahrul Wirda, MM bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Drs. H.Marwan Dasopang, M.Si, membahas diseminasi Pembatalan Haji Tahun 2021 di Hotel Rindang Panyabungan Mandailing Natal, Jumat (15/10/2021).

LDberita.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Syahrul Wirda, MM bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI asal Sumatera Utara Drs. H.Marwan Dasopang, M.Si membahas Diseminasi Pembatalan Haji Tahun 2021 di Hotel Rindang Panyabungan Mandailing Natal, Jumat (15/10/2021).

Kakanwil Kemenagsu mengatakan bahwa diseminasi perlu dilakukan untuk mengcounter berita hoax yang tersebar di masyarakat khususnya di Madina. Kakanwil memastikan bahwa pemerintah peduli dengan masyarakatnya terutama dalam pengelolaan haji.

“Pemerintah itu hadir ditengah masyarakat. Dibantu oleh DPR sebagai penyambung aspirasi umat, pemerintah melakukan semaksimal mungkin. Hasilnya bukan karena pemerintah abai, atau banyak berita hoax yang mengatakan uang haji habis digunakan infrastruktur, itu tuduhan yang tidak bertanggung jawab,” kata Kakanwil.

Kakanwil juga mengatakan saat ini pemerintah dan DPR terus berupaya maksimal agar masyarakat Indonesia berangkat haji tahun depan.

“DPR dan pemerintah terus bekerja sekarang. Program vaksinasi tengah dilakukan dan mudah-mudahan tahun ini seluruh Jemaah sudah divaksin. Adapun lobi-lobi lain terkait kemudahan pengelolaan juga tengah dilakukan. Tentunya ini untuk masyarakat,” kata Kakanwil.

Kakanwil Kemenagsu berharap agar masyarakat terus belajar manasik dan selalu berdoa agar bisa berangkat haji tahun depan.

“Di sini ada beberapa calon Jemaah yang belum berangkat. Mari sama-sama kita berdoa dan mendukung upaya pemerintah. Dan tetaplah belajar manasik selalu. Supaya tidak lupa dan memahami makna haji itu,” lanjut Kakanwil.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang mengatakan bahwa saat ini ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi terkait alasan dibatalkannya keberangkatan haji asal Indonesia. Ia memastikan bahwa tuduhan-tuduhan yang tersebar tidaklah benar.

Ada yang mengatakan uang haji habis untuk infrastruktur, habis karena utang kita banyak, itu tidak benar. Uang haji masih ada dikelola oleh BPKH. Sebagai perwakilan rakyat, kami terus mengawasinya dan mendukung pemerintah untuk pengelolaan yang baik,” kata H. Marwan.

Marwan juga mengatakan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dan DPR menyampaikan informasi terkini terkait pembatalan haji dan juga informasi haji terkini." pungkasnya. (Rico)

Berita Terkait