LDberita.id - Batubara, Transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa kembali menjadi sorotan menyusul aksi unjuk rasa warga Desa Benteng, Kecamatan Talawi. Warga menuntut pertanggungjawaban kepala desa atas dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran Desa tahun 2024.

Tapi ironisnya, persoalan ini mencerminkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batu Bara.

Kepala Dinas PMD Batu Bara, Zamzamy Elwadiip, dalam pernyataannya pada. Rabu (18/12/2024), kembali menyerukan kepada seluruh kepala desa untuk transparan, jujur, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program desa.

Namun, seruan tersebut terkesan hanya formalitas. Sebab, berbagai laporan dugaan penyimpangan Dana Desa kerap muncul tanpa tindak lanjut berarti dari dinas terkait.

"Penggunaan Dana Desa harus transparan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa jangan hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui Musdus dan Musdes," ujar Zamzamy.

Sayangnya, pernyataan ini terasa hambar. Dinas PMD seolah menutup mata terhadap lemahnya pengawasan yang dilakukan di tingkat lapangan.

Padahal, dana yang dikelola desa bukan jumlah kecil, dan dampaknya sangat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Batu Bara.

Pengawasan Lemah, Potensi Penyelewengan Tinggi

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak desa yang minim transparansi dalam penggunaan anggaran.

Tidak sedikit kepala desa yang lebih sibuk dengan proyek-proyek fisik tanpa memperhatikan kebutuhan mendesak warga, apalagi program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Lemahnya pengawasan dari Dinas PMD hanya memperbesar ruang bagi potensi penyalahgunaan.

“Musdes dan Musdus sering kali hanya formalitas. Program yang dilaksanakan kepala desa tidak mencerminkan kebutuhan riil warga,” keluh seorang warga Desa Benteng

Kritik juga dilayangkan oleh pengamat sosial Batu Bara, Ramli Sinaga, yang mendesak Kepala Dinas PMD untuk segera mengambil langkah tegas.

“Zamzamy Elwadiip harus berhenti beretorika. Pengawasan Dinas PMD sangat lemah, dan ini membuka peluang bagi penyelewengan Dana Desa.

Kami mendesak beliau turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar sesuai aturan.

Jangan hanya bicara, buktikan!” ujar Ramli dengan tegas saat ditemui di Lima Puluh Pesisir, Kamis (19/12/2024).

Ramli juga menantang Kepala Dinas PMD untuk memeriksa langsung proyek-proyek yang didanai Dana Desa di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, termasuk di Desa Titi Merah dan Perupuk.

“Kalau Kadis PMD benar-benar mau turun ke bawah, coba cek proyek-proyek Dana Desa di Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Semua tidak transparan. Di Desa Titi Merah dan Perupuk misalnya, masyarakat tidak tahu bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang ada. Apakah ini yang disebut akuntabilitas"

Pemberdayaan atau Proyek "Asal Jadi"

Dana Desa sejatinya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Namun, kenyataannya, banyak desa yang lebih fokus pada pembangunan fisik yang tidak jarang kualitasnya pun diragukan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Dinas PMD benar-benar serius dalam memastikan penggunaan Dana Desa sesuai aturan.

Ramli juga menambahkan bahwa masyarakat sudah jengah dengan laporan-laporan yang hanya berhenti di meja birokrasi tanpa ada tindak lanjut nyata.

Menurutnya, Dinas PMD harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada kepala desa yang menyimpang, termasuk transparansi laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.

"Masyarakat tidak bodoh. Mereka tahu jika dana yang dikelola kepala desa tidak dimanfaatkan secara benar.

Maka, Dinas PMD harus turun ke lapangan, libatkan masyarakat dalam pengawasan, dan hentikan segala bentuk penyimpangan.

Kalau tidak, Dana Desa hanya akan menjadi ladang korupsi," pungkas Ramli.

Harapan Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini berharap Kepala Dinas PMD mampu membuktikan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola Dana Desa.

Jika hanya sekadar retorika tanpa tindakan nyata, kepercayaan terhadap pemerintah daerah akan semakin terkikis, dan rakyat kecil akan terus menjadi korban dari sistem yang lemah.

Waktunya Kepala Dinas PMD Batu Bara keluar dari zona nyaman, menunjukkan keberanian.

Dan membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang benar-benar ditegakkan." tandasnya. (Boy)