LDberita.id - Batubara, Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Batu Bara menyoroti sikap sebagian anggota DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang dinilai kurang serius memperjuangkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Wakil Ketua ISNU Batu Bara, Muhammad Azmi Akbar, S.Sos., menyayangkan bahwa nasib para pendidik agama ini justru menjadi bahan perdebatan panjang di ruang rapat, dengan dalih keterbatasan regulasi dan anggaran.

“Kalau memang ada niat tulus memperjuangkan honor dan lauk-pauk guru MDA, mengapa harus berlarut-larut menjadi polemik," Regulasi dan anggaran seharusnya menjadi tantangan untuk dicari solusinya, bukan alasan untuk menunda-nunda,” ujarnya, Kamis (14/08/2025),

Azmi mengingatkan bahwa pembahasan Perubahan APBD saat ini masih berlangsung dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan KUA-PPAS. Artinya, masih ada waktu bagi DPRD dan Dinas Pendidikan untuk mengutamakan pos-pos yang benar-benar menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Kalau untuk proyek fisik bisa disetujui cepat, mengapa untuk honor guru MDA harus melalui marathon alasan dan pertimbangan. Guru-guru ini bukan hanya mengajar, tapi membentuk akhlak generasi kita. Mereka bukan beban anggaran, mereka adalah investasi moral daerah,” tegasnya.

ISNU Batu Bara mendorong agar DPRD tidak hanya menjadi juru bicara keterbatasan, tetapi juga motor penggerak solusi. Begitu pula Dinas Pendidikan, diminta lebih proaktif memperjuangkan kesejahteraan pendidik agama, bukan sekadar menunggu perintah atau mengedepankan program yang lebih populer secara politik.

“P-APBD ini adalah momentum. Kalau diabaikan sekarang, jangan heran jika kelak kita hanya mewariskan generasi yang pintar secara akademis, tapi miskin akhlak,” pungkas Azmi. (Boy)