LDberita.id - Batubara, Wakil Ketua Gerakan Aku Geram dan Anti Koruptor (GAGAK) Kabupaten Batu Bara, Fahri Mahesa, S.H., menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara yang menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024.

Menurut Mahesa, pengungkapan perkara yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp2.335.639.524 tersebut menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah harus dilakukan secara serius, konsisten, dan menyeluruh.

Ia menegaskan, dukungan terhadap langkah Kejari Batu Bara bukan semata-mata karena adanya penetapan tersangka, melainkan sebagai bentuk dorongan agar penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran publik benar-benar berjalan tanpa tebang pilih.

"Kami dari GAGAK Kabupaten Batu Bara mendukung penuh langkah Kejari dalam mengungkap perkara ini. Penetapan dua tersangka tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), sementara pengelolaan anggaran di instansi lainnya luput dari perhatian," tegas Fahri Mahesa, Rabu (11/11/2026).

Mahesa menilai, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Terlebih, setiap rupiah yang dikelola pemerintah, baik bersumber dari APBD maupun APBN, merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Karena itu, ia berharap Kejari Batu Bara tidak hanya fokus pada perkara yang sedang ditangani, tetapi juga terus mengoptimalkan fungsi penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah, sepanjang didukung informasi dan bukti yang memadai.

"Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh. Semua dinas dan badan yang mengelola anggaran negara harus menjadi perhatian. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, tentu harus ditelusuri secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahesa mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Jangan sampai anggaran yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat justru bermasalah dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kerugian negara terjadi. Penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi anggaran, serta pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Kami berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan internalnya. Inspektorat harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini. Jangan menunggu persoalan menjadi perkara hukum baru dilakukan pembenahan," ungkapnya.

Sebagaimana disampaikan Kejari Batu Bara, dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi Perkim LH tersebut masing-masing berinisial LA, selaku Kepala Dinas Perkim LH Tahun 2024 sekaligus Pengguna Anggaran (PA), dan IS, selaku Bendahara Pengeluaran.

Dalam konstruksi perkara penyidikan, ditemukan dugaan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa bon atau faktur pada sejumlah penyedia dengan nilai Rp2.335.639.524. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara Nomor: 700.1.2.2/180/INSP tertanggal 2 September 2026.

Mahesa berharap Kejari Batu Bara tetap konsisten mengusut perkara tersebut secara tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

"Penegakan hukum harus memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat. Kami ingin pengelolaan keuangan daerah semakin bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkikis akibat lemahnya pengawasan terhadap uang rakyat," pungkasnya. (Boy)