LDberita.id - Batubara, Aksi protes ratusan warga Desa Ujung Kubu, Kecamatan Nibung Hangus, yang menuntut perbaikan jalan ke Kantor Bupati Batu Bara, Senin, 28 April 2025, mendapat perhatian serius dari Formatsu.

Koordinator Formatsu, Rudi Harmoko, SH, mengapresiasi respon cepat Bupati Baharuddin Siagian yang menjanjikan perbaikan jalan sepanjang 2,7 kilometer dari Sei Balai ke Ujung Kubu.

Namun, ia sekaligus melayangkan pertanyaan terhadap pola kerja pemerintah yang dinilainya bersifat reaktif dan tidak adil secara pemerataan.

“Kami apresiasi langkah Bupati Baharuddin Siagian, tapi sampai kapan rakyat harus demo dulu baru jalan diperbaiki, jangan tunggu rakyat turun ke jalan baru anggaran diturunkan.

Ini bukti lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Rudi, Selasa (29/4/2025)

Rudi menilai bahwa kondisi infrastruktur buruk bukan hanya terjadi di satu titik, melainkan menyebar di banyak desa dan kecamatan lainnya. Ia meminta agar Pemkab Batu Bara menghentikan praktik tebang pilih dalam pembangunan.

“Kalau Batu Bara mau berkah dan bahagia, maka keadilan pembangunan harus menyentuh semua lapisan wilayah Batu Bara jangan cuma perbaiki jalan yang viral atau yang didemo,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Rudi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan legislatif, ia menegaskan bahwa anggota DPRD Batu Bara seharusnya bertanggung jawab penuh atas pembangunan di daerah pemilihannya masing-masing, ujarnya

“Setiap anggota DPRD Kabupaten Batu Bara punya tanggung jawab membangun dapilnya, itu bukan sekadar hak politik, tapi kewajiban moral mereka sebagai wakil rakyat, jangan cuma muncul saat kampanye, lalu hilang saat rakyat menderita,” ucap Rudi lagi.

Menurutnya, keberadaan DPRD bukan hanya untuk mengesahkan anggaran, melainkan juga memastikan anggaran itu digunakan tepat sasaran dan merata.

Jika legislatif dan eksekutif sama-sama abai, maka masyarakat akan terus jadi korban dari sistem yang pincang.

“Ini bukan soal politik, ini soal keadilan, jalan rusak, anak sekolah susah, petani rugi, tapi para pejabat duduk nyaman di ruangan ber-AC, itu ironi yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” tambahnya.

Rudi menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pembangunan ke depan tidak lagi dijalankan dengan pendekatan seremonial, melainkan berbasis kebutuhan nyata dan pengawasan ketat dari masyarakat." tandasnya. (Boy)