Batubara

Evaluasi Kinerja Pj. Bupati, Tanpa Perbaikan Layanan Kesehatan Hanya Omong Kosong

post-img
Foto : Kondisi Puskemas Pembantu (Pustu) di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, kondisinya sangat memperhatinkan

LDberita.id - Batubara, Evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Kepala Daerah Triwulan III Tahun 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat, 20 September 2024 di Jakarta.

Seakan menjadi panggung formalitas tanpa substansi bagi beberapa daerah yang terus terjerembab dalam masalah pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Pj. Bupati Batu Bara, H. Heri Wahyudi Marpaung, S.STP, M.AP, hadir dalam evaluasi tersebut.

Namun, evaluasi ini justru menuai kritik tajam dari masyarakat Batu Bara, terutama terkait buruknya kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Batu Bara.

Evaluasi Boleh Berjalan, Tapi Apa yang Sebenarnya Dicapai?

Pengamat sosial Batu Bara, Ramli Sinaga, dengan tegas mempertanyakan efektivitas evaluasi semacam ini. Baginya, evaluasi kinerja tidak cukup jika hanya diukur dari angka di atas kertas. Katanya dilima Puluh Pesisir, Minggu (22/09/2024).

"Mereka bicara soal inflasi, penyerapan anggaran, stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem. Tapi mari kita lihat fakta di lapangan.

Seperti keberadaan Pustu di Desa Bulan-Bulan, Pustu yang berada di Tanjung Tiram maupun di Kecamatan Medang Deras rusak parah, pelayanannya nyaris tidak ada. Ini fakta yang tidak bisa disangkal," ujar Ramli

Masyarakat Batu Bara mempertanyakan komitmen Pemkab Batu Bara terutama kepada Dinkes P2KB Batu Bara yang menurutnya gagal dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ramli menegaskan, dana yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, termasuk sebesar Rp4 miliar untuk renovasi dan ehabiitasi 16 Pustu dan pemeliharaan fasilitas kesehatan pada tahun 2024, seakan menguap tanpa hasil yang nyata.

"Dana besar, tapi masyarakat tetap saja kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

Jadi, apa gunanya evaluasi kinerja kalau masalah mendasar dilapangan seperti ini tidak diselesaikan," lanjutnya Ramli

Rehabilitasi Pustu: Setengah Hati atau Tindakan Serius?

Meski Dinkes P2KB Batu Bara telah mengalokasikan Rp260 juta untuk rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Bulan-Bulan, Ramli Sinaga melihat upaya ini sebagai langkah yang terlambat dan setengah hati. “Ini hanya proyek tambal sulam.

Setelah bertahun-tahun masyarakat mengeluh, barulah ada gerakan untuk renovasi. Apakah ini tanda bahwa mereka peduli, atau hanya karena terdesak oleh sorotan publik,” sindirnya.

Menurut Ramli, meski dana yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pekerjaan sedang berlangsung, tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan maksimal.

"Masyarakat harus terus mengawasi agar renovasi ini tidak hanya menjadi proyek asal jadi.

Sudah terlalu sering kita mendengar janji, tapi apa hasil nyatanya. Lihat saja nanti, apakah Pustu itu benar-benar akan menjadi tempat pelayanan kesehatan yang layak atau tidak.

Evaluasi Tanpa Solusi Nyata

Ramli Sinaga menekankan bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kemendagri seharusnya lebih dari sekadar formalitas belaka.

"Masyarakat Batu Bara tidak butuh angka-angka atau laporan indah di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah perubahan nyata di lapangan yang bisa dirasakan masyarakat manfaatnya.

Jika evaluasi kinerja ini tidak berujung pada tindakan konkret untuk memperbaiki pelayanan kesehatan yang sangat buruk di Batu Bara, maka evaluasi ini tak lebih dari sekadar seremonial," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa masyarakat Batu Bara, terutama di daerah terpencil, masih menderita akibat buruknya pelayanan kesehatan.

“Kalau Pj. Bupati Batu Bara bisa duduk di ruang ber-AC di Jakarta, mengikuti evaluasi kinerja, kami di sini masih harus berjuang mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Apakah itu yang disebut keberhasilan kinerja," tutup Ramli

Evaluasi kinerja yang digelar Kemendagri ini memang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengevaluasi capaian mereka.

Namun, selama permasalahan mendasar dilapangan seperti buruknya pelayanan kesehatan tidak segera diselesaikan, evaluasi semacam ini hanya akan menjadi catatan kosong tanpa makna bagi masyarakat Batu Bara yang paling membutuhkan.' Tandasnya. (Boy)

Berita Terkait