LDberita.id - Magelang, Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, bersama sejumlah kepala daerah lainnya, mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. di Magelang, Jumat (21/02/2025).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, keikutsertaan sejumlah kepala bagian (Kabag) dalam rombongan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini mengamanatkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, dengan penekanan pada pembatasan belanja seremonial dan perjalanan dinas hingga 50%.

Dalam konteks ini, kehadiran Kabag Prokompim, Kabag Tapem, Kabag Ekbang, Kabag Hukum, dalam retret tersebut patut dipertanyakan. Apakah peran mereka krusial dalam kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas kepala daerah, Ataukah ini justru mencerminkan ketidakmampuan memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, serta mengabaikan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden.

Bupati Baharuddin, sebagai pemimpin baru di kabupaten Batu Bara yang berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para Kabag yang terlibat.

Langkah ini sejalan dengan semangat Inpres No. 1/2025, yang menuntut penghematan anggaran melalui pengurangan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak esensial.

Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pejabat yang tidak memahami tupoksinya, Bupati Baharuddin dapat memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini juga akan memperkuat implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan di Kabupaten Batu Bara.

Langkah tegas dalam menata struktur organisasi dan memastikan setiap pejabat memahami perannya akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain itu, hal ini akan menghindarkan pemerintah daerah dari praktik pemborosan anggaran yang tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, evaluasi kinerja Kabag yang tidak efektif bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga kewajiban moral dan administratif untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat Batu Bara." tandasnya. (Boy)