LDberita - Rekor tiga kali masuk penjara Walikota Medan tak bisa berhenti jika masyarakat tidak mampu menentukan pilihan di Pilkada Medan 2020. Pilihan yang terbaik harus diambil warga Kota Medan jika ingin mengakhiri rekor tersebut. " Ucap  sekretaris PC HIMMAH Kota Medan Asril Syahbana menilai sosok yang mampu menghetikan rekor Walikota Medan masuk penjara ada pada Bobby Nasution. "Ini jika dilihat dari sudut politik saat ini," kata Asril di Kopi Incek, Jalan Paduan Tenaga, Medan,

Dari sejumlah nama bakal calon Walikota Medan yang beredar di media massa mau pun media sosial, semuanya memiliki potensi yang sama. Dari sosok yang muncul, menurut Asril, posisi aman untuk Kota Medan terhindar dari bencana kasus hukum korupsi pada periode 2020-2025 ada pada Bobby Nasution.

"Mungkin, ya masih mungkin, hanya Bobby yang bisa menyetop rekor Walikota Medan masuk ke penjara. Saya lihat itu ada pada dia (Bobby). Sosok melenial dan juga dia harus bisa menjaga marwah. Dia kan menantu Presiden Jokowi, mana mungkin preiode ini langsung masuk penajara, seperti Eldin dan Rahudman. Belum selesai periode kepemimpinan mereka masing-masing sudah gol masuk penjara," terang Asril.

Jadi, kata Asril, warga Kota Medan harus bisa melihat dengan jeli sosok yang nantinya akan dipilih menjadi Walikota Medan di Pilkada. "Soal dukungan partai mereka yang urus, dapat atau tidak dukungan itu sama-sama kita tunggu. Jika Bobby tidak dapat dukungan partai, kemungkinan rekor Walikota Medan kembali masuk penjara akan berlanjut," kata pria yang aktif unjuk rasa anti korupsi ini.

"Tetapi itu kita harapkan jangan terjadi. Kita meminta siapa pun calon walikota Medan nantinya harus berani deklarasi sikap anti korupsi," sambungnya.
Asril berharap Pilkada Kota Medan nantinya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dari seluruh warga Kota Medan. "Yang terbaik harus dipilih," tegasnya.

Diketahui, Walikota Medan sudah tiga kali yang masuk penjara gegara kasus korupsi, yaitu Abdillah, Rahudman Harahap dan Tengku Dzulmi Eldin, yang baru-baru ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansyari. "Pungkasnya.
(js/drb)