LDberita.id - Batubara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelontorkan miliaran rupiah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan ironi yang mencolok.

Warga Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, masih hidup dalam kondisi memprihatinkan, di rumah-rumah tak layak huni, tanpa kepastian bantuan  dari dinsos Batu Bara, kemana semua dana itu mengalir. Minggu (02/3/2025).

Berdasarkan Instruksi Bupati Batu Bara Nomor 100,3.4.2/3578/2024 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Dinas Sosial PPPA Batu Bara mengalokasikan dana besar:

Rp468,6 juta untuk Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Rp3,54 miliar untuk Bimbingan Sosial bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat

Rp1,43 miliar untuk Bimbingan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Rp154,6 juta untuk Penyediaan Makanan

Namun, apakah angka-angka ini benar-benar sampai ke tangan rakyat, Jika benar ada miliaran rupiah yang digelontorkan, mengapa rumah-rumah warga miskin di Titi Putih masih reyot, atap bocor, dan lantai tanah menjadi tempat tidur mereka, dimana tanggung jawab Dinas Sosial Batu Bara.

Dinas Sosial Batu Bara, Bertanggung Jawablah!

Koordinator Forum Masyarakat Untuk Transparansi (Formatsu), Rudi Harmoko, SH., menyoroti ketimpangan ini dengan keras. Ia menuntut transparansi dan pertanggungjawaban penuh dari Dinas Sosial Batu Bara.

“Jangan hanya pintar menghabiskan anggaran dan menyusun laporan indah! Lihat sendiri kondisi rakyat di Desa Titi Putih.

Bagaimana mungkin miliaran rupiah diklaim telah digunakan untuk kesejahteraan, tetapi rumah warga masih lebih mirip kandang daripada tempat tinggal manusia? Ke mana rasa kemanusiaan pemerintah” tegas Rudi.

Ia juga mempertanyakan kredibilitas BPK RI yang kini berada di Batu Bara untuk melakukan audit.“ Kami menuntut BPK RI agar benar-benar bekerja jujur,

Jangan hanya jadi alat legitimasi laporan keuangan yang tidak mencerminkan kenyataan. Jika memang anggaran itu benar-benar digunakan, tunjukkan buktinya! Jika ada yang bermain-main dengan dana rakyat, usut tuntas dan seret ke meja hukum!” tambahnya.

Kemana Dana untuk Warga Miskin

Masalah utama bukan hanya soal angka, tetapi juga fakta bahwa masyarakat miskin di Batu Bara masih belum merasakan manfaat dari program pemerintah daerah.

Jika Rp3,54 miliar digunakan untuk bimbingan sosial bagi warga miskin, mengapa masih ada lansia dan anak-anak yang telantar tanpa kepastian bantuan.

Jika Rp468,6 juta dialokasikan untuk kesejahteraan keluarga miskin, mengapa mereka masih harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup.

Dinas Sosial Batu Bara tidak bisa hanya diam dan berlindung di balik laporan keuangan. Rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.

Saat ini, masyarakat Batu Bara menunggu langkah nyata pemerintah dan BPK RI. Jika audit dilakukan dengan serius, maka tidak sulit untuk mengetahui apakah dana tersebut benar-benar digunakan sebagaimana mestinya atau hanya menjadi ajang korupsi terselubung.

Dinas Sosial Batu Bara harus bertanggung jawab, Jangan biarkan rakyat terus menderita sementara miliaran rupiah hanya menguap tanpa jejak." tegas Rudi. (Boy)