LDberita.id - Batubara, Ramli Sinaga, memberikan pandangannya terkait kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, dalam melakukan rotasi dan promosi pejabat.

Dalam pernyataannya, Ramli menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menjadi langkah maju asalkan sejalan dengan peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Ia menyebut kebijakan berbasis meritokrasi ini penting untuk memastikan pemerintahan yang profesional dan kompeten.

“Kita harus ingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa setiap rotasi dan promosi jabatan harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan karena alasan politik atau kepentingan lain.

Selagi kebijakan Pj Bupati Heri Wahyudi berjalan sesuai aturan ini, saya pikir ini adalah langkah yang sangat tepat,” tegas Ramli dalam diskusi publik di Lima Puluh Pesisir, Jumat (24/01/2025).

Sekda Harus Bertanggung Jawab Jika Ada Pelanggaran

Ramli juga mempertegas bahwa jika dalam pelantikan pejabat ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan.

“Kalau ada pelanggaran, maka yang wajib dituntut itu ya Sekda. Sebagai Ketua Panitia Seleksi, Sekda bertugas memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai aturan. Kalau ada yang dilantik tanpa melalui prosedur yang benar, tanggung jawab utamanya ada pada Sekda,” ujarnya.

Menurut Ramli, akuntabilitas di level pimpinan sangat penting untuk menjaga integritas proses seleksi pejabat. Ia juga mengingatkan bahwa Pj. Bupati sebagai kepala daerah harus mendapatkan laporan yang benar dan transparan dari Sekda terkait semua tahapan seleksi.

Pejabat dari Luar Batu Bara, Tantangan atau Peluang

Ramli juga mengungkapkan bahwa gelombang pejabat dari luar Batu Bara yang menduduki posisi strategis di masa mendatang kemungkinan akan semakin besar.

Namun, ia meminta masyarakat untuk melihat hal ini secara objektif. “Selama mereka membawa kompetensi dan komitmen untuk memajukan Batu Bara, kita harus mendukung. Tetapi kita juga harus tetap kritis memastikan bahwa kepentingan daerah tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa pejabat dari luar daerah dapat membawa perspektif baru dan pengalaman yang dapat memperkaya tata kelola pemerintahan di Batu Bara, asalkan tetap menjalankan tugas dengan profesionalitas dan keberpihakan pada masyarakat.

Ia juga menyerukan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya dalam proses rotasi dan promosi pejabat.

“Kita semua harus memastikan bahwa setiap langkah pemerintah dilakukan dengan transparansi. Jika ada indikasi pelanggaran, masyarakat berhak mengajukan keberatan dan meminta pertanggungjawaban,” tegasnya.

Kita harus optimistis bahwa jika kebijakan ini dijalankan dengan benar dan sesuai aturan, Batu Bara akan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Batu Bara, tegasnya

“Masyarakat Batu Bara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, namun tetap berada dalam jalur yang benar.

Ini adalah momen bagi Batu Bara untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berdasarkan kompetensi dan akuntabilitas,” tutup Ramli. (Boy)