LDberita.id - Batubara, Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap kebutuhan masyarakat kembali menjadi pertanyaan ditengah keluhan warga yang bertahun-tahun harus berhadapan dengan kondisi jalan rusak, berlubang, dan sulit dilalui, postur Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 justru memperlihatkan ketimpangan yang patut dipertanyakan dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
Berdasarkan pemaparan pemerintah daerah dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, proporsi belanja pegawai tercatat mencapai 37,22 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik hanya sebesar 22,68 persen.
Angka tersebut bukan sekadar persoalan teknis penganggaran. Lebih dari itu, komposisi belanja tersebut mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah dalam menentukan sektor mana yang mendapatkan porsi perhatian lebih besar dan sektor mana yang harus menerima keterbatasan anggaran.
Memang, pemerintah daerah menyampaikan bahwa pada tahun 2027 masih diperbolehkan mengalokasikan belanja pegawai di atas 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik di bawah 40 persen. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata apakah komposisi tersebut masih diperbolehkan secara regulasi, melainkan apakah kebijakan itu sudah mencerminkan rasa keadilan dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai pemerintah terlalu nyaman berlindung di balik ketentuan regulasi, sementara persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat justru belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.
Buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Batu Bara bukan sekadar persoalan kenyamanan perjalanan jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas perdagangan.
Ketika jalan rusak dibiarkan berlarut-larut, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Petani menghadapi kesulitan mengangkut hasil panen, pedagang menanggung biaya transportasi lebih besar, anak-anak sekolah harus melewati akses yang tidak layak, bahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menghadapi hambatan perjalanan.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu berhak mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas.
Pernyataan pemerintah bahwa peningkatan perekonomian masyarakat dilakukan melalui pembangunan jalan dan drainase memang terdengar menjanjikan. Namun, masyarakat tidak cukup hanya disuguhi narasi perencanaan dan daftar program. Mereka membutuhkan bukti nyata berupa jalan yang diperbaiki, akses yang terbuka, serta pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.
Sebab, pembangunan tidak seharusnya hanya terlihat dalam dokumen APBD, laporan kinerja, maupun presentasi pemerintah. Pembangunan sejatinya harus hadir di tengah kehidupan masyarakat.
Dalam penjelasannya, pemerintah daerah juga menyebutkan bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan dalam Ranperda APBD 2027 mencapai 31,72 persen atau telah melampaui batas minimal yang ditentukan.
Pemerintah juga menyampaikan komitmennya terhadap percepatan penurunan stunting melalui program yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Namun, seluruh program tersebut semestinya tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa ditopang infrastruktur dasar yang memadai. Bagaimana mungkin hasil pertanian dapat dipasarkan secara optimal apabila akses jalan menuju sentra produksi masih rusak? Bagaimana masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan dan kesehatan secara maksimal apabila infrastruktur penghubungnya belum memadai.
Artinya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya persentase anggaran pada masing-masing sektor, tetapi juga dari keterhubungan program dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Jangan Sampai APBD Lebih Ramah terhadap Birokrasi daripada Rakyat.
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah rencana pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA serta penyertaan modal kepada BUMD, termasuk PT Bank Sumut dan rencana pengembangan bisnis PT Batra Berjaya.
Langkah analisis investasi tentu diperlukan untuk memastikan penggunaan uang daerah berjalan secara hati-hati dan memberikan manfaat ekonomi. Namun, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD juga harus diuji berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi kepentingan publik.
Jangan sampai pemerintah begitu serius merancang investasi dan memperkuat kelembagaan birokrasi, tetapi persoalan jalan rusak yang setiap hari dikeluhkan masyarakat justru berjalan tanpa kepastian penyelesaian.
Demikian pula kebijakan insentif pajak daerah dan elektronifikasi transaksi pemerintah. Peningkatan PAD memang penting, tetapi optimalisasi pendapatan daerah semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat tidak boleh hanya dituntut patuh membayar pajak, sementara hak mereka untuk mendapatkan infrastruktur dan pelayanan dasar yang layak belum terpenuhi secara merata.
Ranperda APBD 2027 seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan pembangunan. Persoalannya bukan sekadar memenuhi batas persentase belanja sesuai ketentuan perundang-undangan, melainkan memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat.
DPRD Kabupaten Batu Bara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap pembahasan dan persetujuan APBD tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa besar anggaran yang terserap, seberapa banyak program yang tercantum dalam dokumen perencanaan, atau seberapa megah aktivitas birokrasi yang ditampilkan.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, apakah akses jalan semakin layak, apakah biaya hidup dan distribusi ekonomi semakin ringan, serta apakah masyarakat kecil benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai menjelaskan bahwa anggaran telah disusun sesuai aturan. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu membuktikan bahwa uang rakyat kembali kepada rakyat melalui pembangunan yang adil dan merata. (Boy)





