Sumut

Soekarno, Marhaenisme dan Ideologi Menuju Pembebasan

post-img
Foto : Oleh : Rovathian Batara Guru Panjaitan (Mahasiswa STMIK Triguna Dharma)

LDberita.id - Soekarno adalah pemimpin yang berasal dari rakyat. Seluruh pergulatan pemikirannya lahir, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan rakyat hingga dia bertransformasi menjadi intelektual progresif dan revolusioner. Kecintaannya pada rakyat melampaui segala apapun. Perjuangannya membebaskan rakyat Indonesia untuk keluar dari belenggu kolonialisme penjajahan tidak bisa ditawar dan sudah menjadi harga mati. Berani berkonfrontasi dengan Belanda dan cerdas ketika berhadapan dengan Jepang di masa pra-kemerdekaan serta elegan mempertahankan kemerdekaan dari potensi neo-kolonialisme yang ingin menjajah Indonesia kembali pasca proklamasi 17 Agustus 1945.
Soekarno jelas adalah sosok pemimpin otentik. Ia piawai dalam membaca situasi politik, berfilsafat, berpidato serta terukur dalam setiap ucapan dan tindakannya. Soekarno tidak suka menjadi seorang martir tanpa tujuan, karena ia tidak suka dengan hal yang sia-sia. Artinya dalam setiap aktivitas politiknya, sudah hitung dengan matang-matang dengan tuntunan ideologi perjuangan yang kita kenal dengan nama :“Marhaenisme”.
Istilah Marhaenisme dirujuk Soekarno dari pertemuannya dengan seorang petani bernama Marhaen di daerah Priangan Jawa Barat tahun 1926. Petani dengan wajah yang murung, kurus dan miskin. Soekarno bertanya : “Kenapa petani itu hidupnya miskin padahal ia memiliki sejumlah alat produksi, seperti; lahan pertanian, cangkul, dan alat-alat pertanian kecil yang lain”
Situasi ini memunculkan banyak pertanyaan di hati dan pikiran Soekarno dengan dialektika dalam bentuk pergolakan pemikiran. Hingga sosok petani bernama: Marhaen ini pula yang menjadi inspirasi bagi seorang Soekarno dalam perjuangan politiknya, yang anti segala bentuk penindasan manusia di atas manusia lainnya. Menemukan alasan betapa kolonialisme penjajahan itu amat menyiksa rakyat yang dicintainya.
Secara filosofis Marhaenisme menggunakan asas : Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan yang Berkebudayaan, yang diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Landasan filosofi Marhaenisme ini kemudian memiliki cita-cita mulia untuk menghilangkan penghisapan, penindasan, pemerasan dan penganiayaan dan berupaya mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, melalui kemerdekaan nasional, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
Ideologi Pembebasan
Tercapainya Indonesia Merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak pernah lepas dari Ideologi Marhaenisme-nya Soekarno. Alasannya konsep Marhaenisme tersebut menjadi cikal bakal seorang Bung Karno menggali Pancasila yang tertanam di bumi Indonesia 6.000 tahun lamanya.
Lewat jejak-jejak filosofis Marhaenisme pula, Pidato 1 Juni 1945 di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan 5 (lima) prinsip yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan menjadi sangat memukau peserta sidang.
Prinsip ini kemudian kita kenal dengan Pancasila sebagai "Philosophische Grondslag" (Filosofi dasar) atau dalam bahasa Jerman "Weltanschauung" (view to the world atau pandangan dunia) adalah penjelasan tentang sebuah alasan atas sebuah eksistensi negara. Pancasila disebutkan filosofis dasar, kala dulu Soekarno menjelaskan alasan adanya sebuah dasar negara baru, yakni negara Indonesia. Itu sebabnya, secara historis akar dari Pancasila : jika kita bedah tidak pernah lepas dari Ideologi Marhaenisme yang diciptkan oleh Bung Karno sebagai ideologi pembebasan.
Agar kita bisa mampu melawan semua bentuk penjajahan, kolonialisme dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui Marhaenisme pula, Bung Karno menggelorakan semangat perlawanan dan ambisinya untuk menantang kapitalisme global. Marhaenisme yang mengajarkan kita bagaimana menemukan sebagai alat perjuangan untuk merekonstruksi eksistensi "kaum Marhaen" sebagai sebuah kelas bawah menjadi kelas menengah atas bahkan bisa lebih setara tanpa membeda-bedakan golongan apapun pekerjaan, suku, agama dan kepercayaannya.
Disinilah kita menyaksikan Soekarno adalah seorang yang visioner. Betapa cerdasnya dia membaca realitas konstelasi politik nasional dan politik internasional. Dalam kurun waktu 1929-1930, waktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, Bung Karno sudah berkeyakinan perang pasifik akan meletus, dan Jepang sebagai representasi kebangkitan Asia akan memenangkan Perang Pasifik tersebut. Dan terjadi suatu ambivalensi dari Soekarno terkait pandangannya terhadap Jepang. Meski demikian, melalui konsep Ideologi Marhaenismenya Bung Karno mampu tetap tidak tergoyahkan memimpin rakyat Indonesia untuk keluar dari cengkraman kolonialisme baru.
Keyakinan Bung Karno terhadap Mahaenisme tidak dipengaruhi oleh akan condong ke Kapitalisme Barat atau Komunisme Eropa Timur. Tapi ia katakan dengan jelas bahwa Marhaenisme sebagai jalan baru yang tidak ke kiri atau ke kanan tapi menjadi identitas asli bangsa Indonesia.
Marhaenisme di Era Milenial
Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menyebutkan bahwa hampir 70% penduduk Indonesia berprofesi sebagai seorang petani, nelayan dan buruh. Mereka adalah para marhaen yang disebutkan oleh Bung Karno. Artinya melalui Ideologi Marhaenisme, para marhaen ini harus dibawa keluar dari sistem buruk yang merugikan dan menyengsarakan rakyat. Jalannya tentu saja melalui jalan politik. Baik hadirnya mereka di legislatif dan eksekutif. Posisi di politik dan pemerintahan bagi kaum Marhaen sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Pasca Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno tahun 1927. Kini kita punya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang fokus mengurusi “wong cilik” atau rakyat kecil untuk membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan.
Tentu saja ini sudah dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan di pemerintahan yang berusaha memperbaiki kondisi para Marhaen di Indonesia lebih sejahtera. Seperti, : mengotimalisasi pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa, memberikan edukasi produksi melalui pelatihan, pemantauan produksi, serta kesediaan pasar yang jelas, membuat peraturan perundang-undangan melalui regulasi yang mendukung kaum Marhaen dan pemerataan pendapatan untuk kelompok Marhaen.
Artinya konsep dan pembumian ideologi Marhaenisme harus tetap digelorakan. Jangan sampai berhenti karena situasi politik. Alasannya di tahun 2045, usia Indonesia akan mencapai 100 tahun. Marhaenisme merupakan jalan bagi kita untuk memantapkan Indonesia di panggung dunia dengan modal utama kesejahteraan rakyat dalam negeri yang menjadi fondasinya. Apalagi kini kita berada dalam perang dagang antara Amerika Serikat yang mengusung kapitalismenya dan China yang mengusung ideologi komunismenya. Indonesia melalui Ideologi Pancasila harus berdiri tegak tanpa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran asing yang mulai merambat di bumi Indonesia.
Marhaenisme adalah jati diri Indonesia. Kita harus percaya dan memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Marhaenisme menjadi pentuntun bagi kita dalam mencapai Indonesia maju. Karena Marhaenisme tidak akan pernah lepas dari Pancasila. Marhaenisme sangat erat kaitannya dengan Pancasila 1 Juni 1945. Bahkan bisa dikatakan Marhaenisme ada di tubuh Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi final dan mengikat bangsa Indonesia. Artinya Pancasila adalah ideologinya. Marhaenisme sebagai alat perjuangannya dalam mewujudkan cita-cita luhur yang ada dalam setiap butir Pancasila. 

Artikel ini ditulis untuk Mengikuti Lomba Penulisan Artikel bertema Bung Karno yang diadakan oleh DPD PDI Perjuangan Sumut dalam rangka Memperingati Bulan Bung Karno.

Berita Terkait