LDberita.id - Batubara, Ramli Sinaga, kembali mengungkapkan keprihatinan terkait kualitas pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Bulan-Bulan, Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Meskipun Pemkab Batu Bara melalui Dinas Kesehatan P2KB Batu Bara telah mengalokasikan dana sebesar Rp4,565,600,000., Miliar lebih dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2024 untuk merehabilitasi 16 Pustu di seluruh kecamatan Batu Bara.

Ramli mengungkapkan, saat memantau perkembangan rehabilitasi Pustu di Desa Bulan-Bulan, ditemukan sejumlah kekurangan pada bangunan tersebut. Senin (23/09/2024).

"Kualitas bangunan ini seharusnya lebih baik dan tahan lama, namun kenyataannya justru sebaliknya.

Masih banyak bagian bangunan yang menggunakan material lama dan tidak memenuhi standar.

Bahkan, penggunaan semen terlihat sangat minim, yang bisa berisiko terhadap ketahanan struktur bangunan dalam jangka panjang," tegas.

Menurut Ramli, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang menyangkut fasilitas publik, terlebih fasilitas kesehatan yang sangat krusial bagi masyarakat Batu Bara.

Ia menekankan bahwa dana besar yang dialokasikan untuk proyek ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya untuk mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas pembangunan yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang, terangnya.

Lebih jauh, Ramli meminta pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Batu Bara untuk segera turun tangan dalam mengawasi proyek ini.

"Ini bukan lagi soal teknis pembangunan semata, tapi ada indikasi kecerobohan yang bisa merugikan masyarakat.

Penggunaan material yang tidak sesuai standar dan kualitas bangunan yang rendah harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum.

Jangan sampai dana miliaran rupiah yang bersumber dari anggaran negara justru terbuang sia-sia," tegasnya.

Ramli juga mengingatkan, pembangunan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Batu Bara.

Ia berharap kepada aparat hukum untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kemungkinan penyimpangan dalam proses rehabilitasi ini.

"Penegak hukum harus bertindak tegas agar kualitas pembangunan terjamin dan anggaran yang sudah dialokasikan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Selain itu kita juga berharap agar pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan P2KB Batu Bara, dapat memperketat pengawasan di lapangan.

Menurutnya, rehabilitasi Pustu ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah pelosok, namun upaya ini akan sia-sia jika kualitas bangunannya tidak diperhatikan.

"Kita semua berharap pembangunan ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tapi jika kualitas bangunannya seperti ini, yang ada justru merugikan masyarakat.

Kami mendesak pemerintah dalam hal ini untuk segera mengambil tindakan korektif sebelum masalah ini semakin parah," tutupnya

Diharapkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat bekerja sama untuk memastikan pembangunan fasilitas kesehatan di Batu Bara berjalan sesuai dengan standar yang seharusnya.

Ini bukan hanya soal penggunaan anggaran, tapi juga soal hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan fasilitas yang memadai. (Boy)