Batubara, (LADANG BERITA) 
Menilai pelayanan pemeriksaan bersih narkoba dan pengurusan surat keterangan (SK) sehat jasmani di RSUD Batubara tidak becus, puluhan warga yang mengurus "mengamuk", Senin petang (30/12).

Mereka 'mengebrak' kantor pelayanan RSUD mempertanyakan SK yang mereka urus sejak pagi tak juga kunjung selesai.

Salah seorang pendamping warga pengurus, OK M Yasim (50) menilai kinerja pihak RSUD tidak becus dan terkesan mengedepankan 'pesanan'.

Dia menduga oknum petugas RSUD mendahulukan orang-orang yang punya kedekatan.

"Kami juga bayar tapi kenapa dari pagi punya kami tak siap-siap, sementara ada yang baru datang justru duluan selesai. Ekspos bang, biar Pak Bupati tau bagaimana kinerja di RS ini", pinta Yasim.

Senada dikatakan puluhan pengurus saat ikut bersama OK Yasim 'mengebrak' kantor RSUD. 

Menurut mereka pelayanan pengurusan SK memang lamban dan memuakkan. 
"Tidak cuma kali ini kami mengurus tapi pelayanannya tidak separah ini", tukas salah seorang pengurus. 

Pantauan wartawan, sejak pagi sekitar 300-an warga yang terdiri dari tenaga dan pelamar non PNS di lingkungan Pemkab Batubara berbondong datang mengurus SK sehat jasmani dan bersih narkoba di unit pelayanan milik pemerintah tersebut. 

Semula tidak terlihat tanda-tanda akan timbulnya masalah, namun tak berselang lama setelah mereka mendapat arahan dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), seratusan calon pengurus melakukan protes.

Mereka mempertanyakan soal biaya yang diwajibkan sebesar Rp 210 ribu / orang. Namun lantaran ketentuan biaya merupakan Perda protes mereka akhirnya lumpuh. 

Kekesalan para pengurus diduga kian menaik saat pelayanan di RSUD terkesan 'carut marut'. 

Indikasi itu muncul saat dimulai pendaftaran sebab kinerja oknum pada bagian penerimaan data di ruang poli sudah menimbulkan masalah. Sebabnya sistem pemanggilan yang dilakukan oknum petugas tidak teratur.

Masalah lain juga muncul pada pendataan nama-nama yang bersalahan. Seperti halnya pengetikan identitas calon pengurus. Padahal saat pendaftaran mereka diminta menyertakan foto copy KTP.

Akibatnya, bagi mereka yang sudah menerima SK terpaksa protes meminta dilakukan perbaikan.

Kemudian soal biaya juga sempat menuai tanda tanya sebab pihak RSUD sempat memungut sebesar Rp 240 ribu / orang. Padahal pihak BKD telah mengumumkan biaya tersebut hanya Rp 210 ribu /orang. 

Protes yang dilakukan para pengurus alhasil pihak RSUD mengembalikan kelebihan biaya yang sempat dipungut. 

"Memang kinerjanya sudah tak beres, sebaiknya pihak RSUD tidak lagi mempekerjakan personel yang tidak mengerti dan teliti administrasi. Jangan karena keteledoran oknum petugas berakibat managemen RSUD menjadi bobrok", pinta sejumlah warga pengurus. 

Pantauan wartawan, hingga sekitar pukul 17.30 Wib seratusan warga yang mengurus masih bertahan bahkan diantaranya harus 'terkapar' menunggu SK dari pihak RSUD.

Itu terpaksa mereka lakukan karena informasi yang mereka dapat dari BKD bahwa SK harus selesai hari itu juga. 

Direktur RSUD Batubara dr Jhon Lihar Purba dikonfirmasi dari dalam mobil dinasnya tak banyak berkomentar. 

Setelah menerima keluhan para pengurus dr Jhon keluar mobil dan langsung menangani kendala yang tengah terjadi. 

"Katanya bisa pengurusan dilanjut besok, tapi kalau memang harus selesai hari bagi kami tidak ada masalah. Kita akan upayakan", ucap dr Jhon berlalu. (od)