LDberita.id - Semakin hari PDAM Tirtanadi Sumatera Utara di masa kepemimpinan Gubernur Edy terasa semakin mengalami kemunduran. Baik dari segi pelayanan maupun dari segi management. Hal ini disampaikan oleh ketua PC IKA PMII kota Medan, Safrizal Elbatubara melalui keterangan tertulisnya Kamis, (23/09/2021).

Menurut aktifis anti korupsi ini, selama kepemimpinan Gubernur Edy PDAM Tirtanadi selalu dipimpin oleh orang yang bermasalah hukum dan semena mena berkuasa dan berjabatan." Jangankan rakyat pelanggan mendapatkan pelayanan yg baik management di tubuh institusi plat merah itu juga kacau. Contoh dengan dipaksanya semua honorer menandatangani kesepakatan pemberhentian kontrak secara sepihak dan dengan paksaan," beber Rizal.

Lebih jauh rizal menilai dengan dipaksakannya pembuatan kesepakatan pemberhentian kontrak kerja kepada seluruh honorer PDAM Tirtanadi dengan bahasa tidak menuntut apapun, tidak lain hanyalah akal akalan pihak PDAM untuk menghapus pesangon, "tahun sebelumnya tidak ada yang namanya kesepakatan pemberhentian kontrak kerja. Yang diminta hanya dua; pertama, surat permohonan perpanjangan kontrak dan kedua, surat pernyataan siap diberhentikan jika bermasalah. "Nah itu kok ada muncul lagi yang lain. Itu bukan perjanjian kontrak kerja tapi jebakan namanya. Karena dengan surat itu pihak PDAM bisa kapan saja memberhentikan para honorer." Pungkas Wakil Sekretaris PCNU kota Medan ini.

Safrizal yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Relawan Bertuhan (Relawan Jokowi) mendesak pihak PDAM Tirtanadi agar segera membatalkan perjanjian yang menjebak dan merugikan para honorer itu. Dan membatalkan biaya administrasi air yg pernah PMII tuntut batalkan dan dibatalkan Gubernur Rizal Nurdin kala itu dan sekarang terbit lagi." Demi keadilan. Batalkan itu. Jika tidak ini akan kami viralkan sampai istana negara," tegas Rizal. (Rico)