LDberita.id - Batubara, Menjelang Pilkada Kabupaten Batu Bara yang semakin dekat, pengawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu menjadi sorotan penting.
Pengamat politik Batu Bara, Fahri Maesah, secara tegas meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara untuk bersikap jujur dan transparan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal ini disampaikan Maesah dalam sebuah pernyataan, di Lima Puluh Pesisir pada, Sabtu (21/09/2024).
"KPU harus benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menetapkan jumlah DPT secara jujur dan sesuai fakta di lapangan.
Setiap data harus diverifikasi dengan cermat agar tidak ada pemilih yang terlewatkan atau justru didaftarkan secara tidak sah," ujar Maesah.
Ia menambahkan bahwa akurasi data pemilih sangat krusial, karena daftar pemilih yang tidak valid bisa memengaruhi kualitas demokrasi dan keadilan pemilihan.
Maesah juga mengimbau seluruh jajaran KPU Kabupaten Batu Bara agar segera mempersiapkan segala dokumen pendukung yang diperlukan untuk memastikan validitas DPT.
"Sosialisasi mengenai penetapan DPT ini juga perlu dipercepat, agar masyarakat mengetahui hak pilihnya dan bisa memastikan mereka terdaftar secara sah. Ini adalah langkah penting untuk mencegah adanya kecurangan," lanjutnya.
Selain itu, Maesah menegaskan bahwa pengawasan terhadap proses penetapan DPT harus lebih ketat, termasuk dengan melibatkan pihak-pihak independen serta pengawasan dari masyarakat luas.
“Transparansi adalah kunci untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik dan bebas dari manipulasi.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka terkait siapa saja yang berhak memberikan suara pada hari pemilihan nanti.”
Dalam konteks ini, Maesah juga mengingatkan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya terletak pada teknis pelaksanaannya, tetapi juga pada komitmen integritas lembaga penyelenggara pemilu.
"KPU Batu Bara harus menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara yang adil, netral, dan jujur. Tanpa itu, kualitas Pilkada 2024 bisa dipertanyakan."
Harapan untuk menjaga integritas juga datang dari berbagai pihak, mengingat Pemkab Batu Bara telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk untuk menunjang kinerja KPU.
Dengan dana hibah sebesar Rp29,5 miliar dari Pemkab Batu Bara kepada KPU, masyarakat mengharapkan tidak hanya transparansi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga peningkatan kualitas demokrasi.
Maesah juga menegaskan bahwa Pilkada 2024 di Batu Bara merupakan momentum penting bagi daerah untuk memilih pemimpin yang berintegritas, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui proses pemilihan yang jujur dan bersih.
"KPU harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi di Batu Bara. Masyarakat menginginkan perubahan yang nyata, dan itu hanya bisa dimulai dari proses pemilu yang bersih."
Dengan Pilkada yang tinggal satu bulan lagi, seluruh mata tertuju pada KPU Batu Bara untuk memastikan bahwa hak-hak pemilih terlindungi dan proses pemilihan berlangsung adil serta transparan." tandasnya. (End)
