LDberita.id - Batubara, Satu bulan berlalu sejak pelantikan anggota DPRD Kabupaten Batu Bara pada 25 November 2024, namun proses pembentukan fraksi masih jalan di tempat.

Ketidakmampuan untuk menyelesaikan perbedaan antarpartai menjadi ironi di tengah tingginya harapan publik akan kinerja legislatif yang lebih baik.

Sekretaris DPRD Batu Bara, Izhar Fauzi, seharusnya mampu berkomunikasi dan lobih-lobih antarpartai yang kurang harmonis jika itu menjadi penghambat utamanya.

“Meski sudah diadakan tujuh kali pertemuan, belum ada kesepakatan yang dicapai karena perbedaan persepsi antarpartai pasti akan selesai jika cara komunikasinya bagus, kata Rami ketika di wawancarai, Rabu (25/12/2024).

Namun, pertanyaan yang lebih mendesak adalah." Di mana peran Sekwan dalam memfasilitasi proses ini." Bukankah salah satu tugas utama Sekwan adalah memastikan komunikasi dan koordinasi antaranggota dewan berjalan lancar.

Pengamat sosial Batu Bara, Ramli Sinaga, menilai bahwa kegagalan ini bukan semata-mata masalah komunikasi antarpartai, tetapi juga cerminan buruknya manajemen politik yang seharusnya dikawal oleh Sekwan Batu Bara.

“Bagaimana mungkin DPRD Batu Bara yang baru dilantik tidak mampu mencapai kesepakatan hingga sebulan penuh." Ini jelas menunjukkan kelemahan Sekwan dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator politik,” tegas Ramli.

Ramli juga mempertanyakan tugas pimpinan DPRD Batu Bara yang gagal memberikan arahan jelas dalam proses ini.

“Jika pimpinan dan Sekwan hanya menjadi penonton di tengah kebuntuan politik, maka mereka telah mengkhianati mandat rakyat yang memilih mereka untuk bekerja, bukan berdebat tanpa hasil,” tambahnya.

Hal ini menjadi preseden buruk bagi DPRD Batu Bara, yang justru memperlihatkan wajah lembaga legislatif yang terbelah sejak awal masa jabatan.

Masyarakat Batu Bara layak bertanya, jika pembentukan fraksi saja membutuhkan tujuh kali pertemuan tanpa hasil, bagaimana DPRD mampu menghadapi isu-isu strategis yang lebih kompleks.

"Kegagalan ini hanya akan menambah skeptisisme masyarakat terhadap komitmen dan kapasitas legislatif untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Jika DPRD dan Sekwan terus memperlihatkan kegagalan serupa, maka langkah tegas perlu diambil. Bukan hanya dengan catatan Mendagri, tetapi juga dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja individu-individu yang terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya.

Rakyat Kabupaten Batu Bara membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, bukan sekadar beretorika." tandasnya. (Boy)