LDberita.id - Batubara, Ketua DPD Sapma Bapera Kabupaten Batu Bara, M. Nurizat Hutabarat, SH, mendesak Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Nizhamul, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, Rubi Siboro.

Desakan ini muncul setelah berbagai keluhan masyarakat mengenai pelayanan transportasi publik dan manajemen lalu lintas yang dinilai jauh dari memuaskan. “Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kondisi transportasi dan lalu lintas di Batu Bara.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kadis Perhubungan dengan pelaksanaan di lapangan,” ujar Nurizat dalam konferensi pers yang digelar pada, Selasa (28/05/2024).

Sapma Bapera menyoroti beberapa isu krusial yang perlu segera ditangani, seperti penataan terminal yang semrawut, minimnya perawatan rambu-rambu lalu lintas, serta kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian dalam mengatur lalu lintas di daerah padat kendaraan.

Nurizat juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi aset-aset Pemkab di bawah naungan Dishub Batu Bara yang perawatannya terbengkalai.

“Aset-aset ini seharusnya menjadi prioritas utama untuk dirawat dengan baik guna mendukung pelayanan yang optimal,” tambah Nurizat.

Salah satu contoh nyata dari aset yang mangkrak adalah Pos Penjagaan dan Palang Rel Perlintasan Kereta Api di Blok 8 Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh. Fasilitas ini, yang seharusnya berfungsi untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas kereta api, tampak terbengkalai dan tidak terawat dengan baik.

“Tugas pokok dan fungsi Kadis Perhubungan sangat jelas, yaitu mengatur, mengawasi, dan memastikan semua aspek perhubungan berjalan dengan baik.

Ketika banyak masalah yang tidak tertangani, maka perlu adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja pejabat tersebut,” tegas Nurizat.

Dalam pernyataannya, Nurizat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.

“Kami berharap Pj Bupati Batu Bara dapat segera mengambil tindakan dengan mengevaluasi dan jika perlu, mengganti Kadis Perhubungan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal dan sesuai dengan peraturan ASN yang berlaku,” pungkasnya.

Bahkan Rubi Siboro yang diangkat sebagai Kadis Perhubungan sejak masa pemerintahan Ir. Zahir, M.AP itu diduga sama sekali tidak melakukan kontrol sehingga tak sedikit aset Pemkab Batu Bara tidak berjalan dengan baik alias mangkrak.

Evaluasi kinerja pejabat ASN adalah bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, ASN diharapkan mampu bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku." tandasnya. (End)