LDberita.id - Batubara, Dalam kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 5, di Aula Kantor Bupati, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (18/07/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, H. Heri Wahyudi Marpaung, memfokuskan permohonannya pada perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu.

Permohonan ini, meski mendesak dan penting, menimbulkan pertanyaan besar terkait pengabaian masalah infrastruktur lain yang juga vital, sementara masyarakat Desa Nenas Siam Kecamatan Medang Deras, yang sudah bertahun-tahun menunggu perbaikan jalan mereka, tampaknya diabaikan," ujar Rudi Harmoko, SH, praktisi hukum Batu Bara, pada, Minggu (21/07/2024).malam

Rudi Harmoko, SH, praktisi hukum putra Batu Bara ini, menilai ada ketidakadilan serius dalam penanganan isu-isu infrastruktur di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pj. Bupati Heri Wahyudi hanya menekankan perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu tanpa menyertakan usulan terkait perbaikan Jalan Nenas Siam Pagurawan.

Jalan ini telah lama mengalami kerusakan parah dan berdampak signifikan pada mobilitas serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Rudi Harmoko menyoroti bahwa Jalan Nenas Siam Pagurawan seharusnya juga menjadi prioritas utama dalam agenda tersebut, mengingat jalan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Pengabaian terhadap isu ini menunjukkan ketidakadilan dalam penanganan masalah infrastruktur.

Kesenjangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perhatian pemerintah daerah Batu Bara mungkin tidak seimbang dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata dari masyarakat Nenas Siam Pagurawan, tegas Rudi

Lebih jauh Rudi Harmoko, pengabaian ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD Sumut.

Ketika masalah infrastruktur yang mendasar dan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat terabaikan, kredibilitas pemerintah dan kepercayaan publik akan terganggu.

Kesejahteraan rakyat tidak hanya bergantung pada penanganan masalah mendesak seperti tanggul yang rusak, tetapi juga pada pemeliharaan dan perbaikan jalan yang esensial bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat setempat.

Sebagai langkah perbaikan, kita harapkan DPRD Sumut dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua masalah infrastruktur yang mendesak.

Pendekatan yang lebih adil dan holistik akan memastikan bahwa semua isu mendapatkan perhatian yang layak dan proporsional, sehingga tidak ada masalah yang terabaikan atau dianggap kurang penting.

Dalam jangka panjang, penanganan yang lebih adil dan menyeluruh terhadap masalah infrastruktur akan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Batu Bara dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kenerja dari pemerintah daerah Batu Bara," tutupnya. (Boy)