LDberita.id - Batubara, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendapat apresiasi dari berbagai pihak atas langkah cepatnya mengganti Kepala Dinas Pendidikan Sumut. Salah satu yang menyuarakan dukungan sekaligus harapan lebih datang dari Rudi Harmoko, SH, Bendahara DPC Projo Kabupaten Batu Bara.

Menurut Rudi, pergantian pucuk pimpinan Dinas Pendidikan Sumut bukan hanya simbol politik, melainkan langkah strategis yang wajib dibarengi dengan reformasi menyeluruh hingga ke level bawah, terutama di Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah Batu Bara dan Asahan, yang kini tengah tersandung dugaan skandal korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Penggantian Kadis Pendidikan Sumut adalah sinyal kuat bahwa Gubernur serius membenahi sektor pendidikan, tapi gerakan ini tidak boleh berhenti di pusat.

Harus ada keberanian untuk menyapu bersih jajaran di bawah, khususnya Cabdisdik Batu Bara, Asahan dan Tanjung Balai yang namanya tercoreng karena dugaan korupsi BOS,” tegas Rudi kepada wartawan, Selasa (8/4/2025), malam

Rudi menilai, kasus penangkapan dua Ketua MKKS SLS (Ketua MKKS SMK) dan MK (Ketua MKKS SMA) oleh Kejaksaan Tinggi Sumut dengan barang bukti Rp319 juta, adalah alarm keras yang tidak bisa diabaikan.

Ia menduga kuat, praktik semacam ini terjadi secara sistemik dan berlangsung lama karena pembiaran dari pejabat struktural di Cabdisdik. “Skandal ini bukan kebetulan, ini hasil dari sistem yang rusak dan dikendalikan oleh oknum yang merasa kebal hukum.

Maka jika Pak Gubernur benar-benar ingin menyelamatkan masa depan pendidikan di Sumut, pembersihan total harus dilakukan, mulai dari Kadis hingga ke pejabat Cabdisdik yang bermain anggaran,” ujarnya.

Menurut Rudi, pendidikan adalah sektor strategis yang menentukan kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu, jabatan Kadis Pendidikan Sumut tidak boleh diisi oleh sosok kompromistis yang hanya mengejar posisi, melainkan oleh figur reformis yang memahami visi besar Gubernur dan berani menabrak status quo.

“Pak Bobby butuh orang yang bukan hanya pintar teori, tapi juga punya nyali dan integritas. Jangan biarkan kursi Kadis Pendidikand Sumut diisi oleh orang yang cuma jago rapat dan pamer program di atas kertas, yang dibutuhkan adalah pelaku perubahan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan publik bahwa reformasi birokrasi pendidikan bukan hanya tugas Gubernur, tetapi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat yang harus terus mengawasi dan melaporkan setiap penyimpangan di lapangan.

“Kami Projo Batu Bara akan terus mengawal agenda besar ini, jangan beri ruang untuk mafia pendidikan. Kalau hari ini kita diam, besok anak-anak kita yang akan bayar mahal,” tutup Rudi. (Boy)