LDberita.id - Batubara, Sekretaris DPD Perari Kabupaten Batu Bara, Rudi Harmoko, SH., merasa miris melihat situasi di Kabupaten Batu Bara yang baru saja dipimpin oleh Pejabat Bupati (Pj) Nizhamul, SE. MM., dan baru berjalan 6 bulan massa jabatannya, kini sudah kembali bertukar dengan Pj. Bupati yang baru lagi, ujarnya pada, Jumat (14/6/2024).

Pergantian pejabat Bupati di Kabupaten Batu Bara dalam waktu yang begitu singkat menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat hukum setempat.

Rudi Harmoko, menyatakan keprihatinannya terhadap dinamika yang terjadi di daerah ini.

Menurutnya, pergantian pejabat Bupati Batu Bara yang terlalu sering bukan hanya mengganggu stabilitas pemerintahan daerah, tetapi juga menunjukkan adanya permainan politik di balik layar yang merugikan masyarakat Batu Bara, tegasnya.

Nizhamul, SE. MM., yang baru saja menjabat selama enam bulan, telah menunjukkan berbagai inisiatif dalam memajukan daerah, termasuk program pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Namun, langkah-langkah positif ini tiba-tiba terhenti dengan penggantian mendadaknya. Rudi Harmoko. SH., mencurigai adanya kepentingan politik tertentu yang mempengaruhi keputusan ini.

"Pergantian Pj. Bupati yang terlalu sering menandakan adanya tarik-menarik kepentingan di kalangan elite politik yang berimbas pada kestabilan daerah," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang konsisten dan fokus dalam menjalankan program kerja, bukan yang datang dan pergi sesuai dengan kepentingan politik sesaat.

Masyarakat Batu Bara merespons dengan beragam reaksi atas pergantian ini. Beberapa warga mengungkapkan kekecewaan karena program-program yang diinisiasi Nizhamul terpaksa terhenti.

"Kami sudah melihat perubahan yang nyata di desa kami, namun kini kami khawatir program-program itu akan terhenti," kata seorang warga.

Pengamat politik Sumatera Utara, Dr. Ahmad Syarif, berpendapat bahwa pergantian pejabat Bupati yang terlalu sering dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.

"Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Pusat dan Provinsi dan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan," jelasnya.

Rudi Harmoko mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk lebih transparan dalam proses penunjukan pejabat bupati.

"Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik pergantian ini. Transparansi adalah kunci untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan aktif mengawasi kinerja pejabat baru nantinya.

"Kita harus memastikan bahwa pejabat baru yang ditunjuk benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya.

Situasi di Kabupaten Batu Bara ini menggambarkan dinamika politik daerah Batu Bara yang kompleks dan seringkali sarat dengan kepentingan.

Pergantian pejabat yang terlalu sering bukan hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama." tandasnya. (End)