LDberita.id - Batubara, Forum Masyarakat Transparansi Sumatera Utara (Formatsu) menyatakan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara Diky Oktavia dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Koordinator Formatsu, Rudi Harmoko, SH., menegaskan bahwa Kejari Batu Bara Diky Oktavia telah mengambil langkah yang tepat dengan menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp1,93 miliar.

Ia juga menilai bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah, khususnya di sektor pendidikan.

Formatsu Apresiasi Ketegasan Kejari Batu Bara Diky Oktavia

Dalam pernyataannya, Rudi Harmoko mengapresiasi sikap tegas Kejari Batu Bara Diky Oktavia yang berani menindak dugaan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, ujar Rudi. Rabu (26/03/2025).

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kejari Batu Bara Diky Oktavia yang telah bekerja secara profesional dan berani dalam menangani kasus ini. Korupsi di sektor pendidikan adalah kejahatan besar karena merampas hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, penetapan IS (58), mantan Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, serta IF (28), Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Pahlawan, adalah bukti nyata bahwa Kejari Batu Bara serius dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Rudi Harmoko juga mendesak Kejari Batu Bara untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka, mengingat posisinya sebagai pejabat tinggi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpotensi menghambat jalannya penyidikan.

“Tersangka IS masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut, ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta membuka celah bagi upaya intervensi hukum. Kami mendesak agar Kejari segera melakukan penahanan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tanpa hambatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rudi menyatakan bahwa jika ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, mereka juga harus diusut hingga tuntas.

“Korupsi tidak mungkin dilakukan sendirian. Jika ada pihak lain yang turut menikmati hasil kejahatan ini, maka mereka juga harus diperiksa dan diproses secara hukum,” tambahnya.

Korupsi di Sektor Pendidikan: Pengkhianatan terhadap Generasi Bangsa

Kasus ini menjadi perhatian luas karena terkait dengan pengadaan software perpustakaan digital dan media pembelajaran SD dan SMP di Batu Bara tahun anggaran 2021, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.
Menurut Rudi, korupsi di sektor pendidikan adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap masa depan anak bangsa.

“Setiap rupiah yang dikorupsi di sektor pendidikan adalah pengkhianatan terhadap anak-anak kita. Seharusnya anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi justru dijadikan ladang korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, dugaan korupsi lainnya terkait dengan pembangunan tangki septik skala individual di Desa Pahlawan, yang merugikan negara sebesar Rp130,6 juta.

“Kasus ini membuktikan bahwa korupsi masih merajalela di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari masyarakat sangat diperlukan agar dana publik benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” imbuhnya.

Peran Masyarakat dalam Mengawal Kasus Ini

Rudi Harmoko juga mengajak seluruh masyarakat Batu Bara untuk mengawal jalannya proses hukum dan tidak membiarkan kasus ini berlalu tanpa kejelasan.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya kasus ini. Jangan sampai ada celah bagi tersangka untuk lolos dari jerat hukum. Jika masyarakat melihat ada kejanggalan dalam proses ini, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Momentum Bersih-bersih Pejabat Korup di Batu Bara

Kasus ini, menurut Rudi, harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membersihkan jajaran pejabat yang terlibat korupsi. Ia menegaskan bahwa Formatsu akan terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Jangan ada lagi yang bermain-main dengan anggaran publik. Kami akan terus mengawasi dan tidak akan ragu untuk melaporkan setiap dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum,” tutupnya. (Boy)