LDberita.id - Batubara, Ketua Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Batu Bara, Jasmi Assayuti, memberikan apresiasi atas kebijakan kenaikan gaji guru yang akan diberlakukan pada tahun 2025.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru honorer.

Pernyataan tersebut disampaikan Jasmi saat menghadiri Kongres Ke-III ISNU, di Asrama Haji Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (29/11/2024).

"Peningkatan kesejahteraan guru memang sudah menjadi kewajiban negara, khususnya Pemerintah sebagai pelaksana anggaran.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kualitas pendidik sehingga anak-anak bangsa ini mendapatkan pendidikan yang lebih baik," tegasnya.

Namun, Jasmi juga menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi dunia pendidikan, khususnya terkait program pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia menilai, meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru, pelaksanaannya diwarnai berbagai masalah yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik.

Jasmi mengungkapkan adanya sejumlah kasus dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK, termasuk di Kabupaten Batu Bara. Beberapa indikasi permasalahan yang ditemukan.

Investigasi menunjukkan adanya individu yang tidak pernah mengajar, tetapi tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai guru honorer. Hal ini memungkinkan mereka mengikuti seleksi PPPK, bahkan beberapa di antaranya dinyatakan lulus.

Modus percaloan juga menjadi sorotan. Oknum calo dikabarkan meminta uang puluhan juta rupiah sebagai balas jasa untuk meloloskan peserta dalam seleksi PPPK. Praktik ini dinilai merugikan guru yang benar-benar berkompeten dan layak.

ISNU Batu Bara juga menyoroti lambatnya proses penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi calon guru PPPK yang telah lolos seleksi. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan guru.

Kami dari pengurus ISNU Batu Bara menegaskan pentingnya langkah konkret dari Pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

Dan meminta agar praktik manipulasi dan percaloan ditindak tegas demi menjaga integritas seleksi PPPK dan memastikan bahwa hanya guru yang memenuhi kriteria yang dapat lolos.

"Agar pendidikan anak-anak kita berkualitas, sumber daya pendidik juga harus berkualitas. Guru adalah garda terdepan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul.

Pemerintah harus serius menuntaskan berbagai persoalan ini demi mewujudkan visi Indonesia Emas," ujarnya.

Kenaikan gaji guru pada tahun 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Selain meningkatkan kesejahteraan guru, Jasmi berharap kebijakan ini dapat mendorong profesionalisme tenaga pendidik dan memotivasi mereka untuk terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang kompeten.

Melalui ISNU, Jasmi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pendidikan dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan.

"Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan pendidikan adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan," tutupnya.

Dengan dukungan semua pihak, Indonesia diharapkan mampu mencetak SDM unggul yang menjadi pondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045." tandasnya. (Boy)