LDberita.id - Batubara, Sikap diamnya anggota DPRD Kabupaten Batu Bara terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025 menuai kritikan dari berbagai kalangan.

Fauzi Triansyah, Divisi Investigasi Garuda Wicak Sakti, dengan tegas menyayangkan minimnya respons dari para wakil rakyat di Batu Bara yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengawal kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak Batu Bara.

“Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Batu Bara. Namun, mengapa tidak ada satu pun anggota DPRD yang angkat bicara terkait program mulia ini," Di mana suara mereka. Seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan program ini berjalan dengan baik di daerah mereka,” tegas Fauzi, Minggu (2/2/2025).

Hingga saat ini, sekitar 650 ribu anak di 31 provinsi telah menerima manfaat dari program unggulan Kabinet Merah Putih ini. Presiden Prabowo menargetkan bahwa pada periode Januari hingga April 2025, sebanyak 3 juta anak akan menerima makan bergizi gratis.

Jumlah ini ditingkatkan menjadi 6 juta anak pada periode April hingga Agustus, dan 15 juta anak pada bulan September 2025, harapannya, seluruh anak Indonesia bisa merasakan manfaat program ini pada akhir tahun 2025, jelas Fauzi

Namun, di Kabupaten Batu Bara, tidak ada satu pun anggota legislatif yang terlihat aktif memperjuangkan implementasi program ini. Fauzi mempertanyakan, apakah mereka benar-benar memahami urgensi perbaikan gizi anak-anak di daerah mereka, ataukah mereka hanya fokus pada kepentingan politik pribadi.

“Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Jika anggota DPRD Batu Bara tidak mampu menunjukkan kepedulian terhadap program nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, lalu untuk apa mereka duduk di kursi parlemen," Jangan sampai masyarakat menilai mereka hanya peduli saat ada kepentingan politik dan proyek anggaran,” ujar Fauzi.

Lebih jauh, Fauzi menegaskan bahwa seharusnya DPRD Batu Bara bisa mengambil inisiatif lebih, tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah.

Mereka bisa mencari solusi, misalnya dengan melakukan uji coba mandiri atau bahkan secara patungan untuk mendukung pelaksanaan program ini lebih awal di Batu Bara.

“Kita tahu program ini sangat dinantikan oleh anak-anak didik Batu Bara, terutama dari keluarga petani dan nelayan yang hidup dalam keterbatasan.

Mereka pasti menunggu kapan program ini tiba di sekolahnya. Apakah kita tega membiarkan mereka terus menunggu tanpa kepastian, DPRD seharusnya tidak hanya diam, mereka bisa turun tangan dengan langkah konkret,” tambahnya.

Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya sinergi semua pihak, termasuk DPRD Batu Bara, dalam menyukseskan program ini. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja sama, memastikan program berjalan efektif, dan tidak hanya menjadi sekadar kebijakan di atas kertas.

“Kalau DPRD Batu Bara tidak menunjukkan respons terhadap program ini, maka mereka patut dipertanyakan," Apakah mereka memang tidak peduli.

Atau jangan-jangan mereka tidak memahami esensi program ini. Anak-anak Batu Bara juga berhak mendapatkan perhatian dan dukungan dari wakil rakyatnya,” tambah Fauzi.

Masyarakat Batu Bara kini menunggu sikap nyata dari DPRD. Apakah mereka akan terus bungkam, atau akhirnya tergerak untuk memastikan bahwa anak-anak di daerahnya juga mendapatkan hak atas makanan bergizi." Jika mereka tetap diam, bukan tidak mungkin publik akan menilai mereka gagal menjalankan amanah sebagai wakil rakyat." tandasnya. (Boy)