LDberita.id - Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut melakukan kegiatan diskusi tentang kesiapan pelaksanaan SKPT dalam melakukan sistem pelayanan satu atap, di Kantor SPKT, Rabu, 12 Mei 2021.

Tim SPKT Polda Sumut terdiri atas Kepala SPKT Polda Sumut AKBP Benma Sembiring, Kepala Siaga SPKT Polda Sumut Kompol Nurdin Wagito, serta Bintara SPKT Polda Sumut Aiptu Natal Lumban Toruan, Aipda Abdullah Syani, dan Bripka M Tiko Novian.

Sementara itu narasumber yang hadir antara lain Kepala LLDikti Wilayah I Zainuddin, Kepala Diklat Pengembangan Manusia Sumut, Rektor Universitas Kepri, dan Guru Besar Unimed.

Pangihutan Nasution, kurator yang merupakan mantan Hakim Adhoc Tipikor Bandung dan lawyer, dan terakhir AKBP (Purn) Togu Simanjuntak, yang merupakan mantan Kabagwassidik Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Sumut serta lawyer.

Pembentukan kesiapan SPKT ini merupakan tindak lanjut Surat Asrena Kapolri Nomor: B/179/II/REN 1 2/2021/Srena Tanggal 8 Februari 2021 tentang jukrah tindak pidana lanjut dan pelaporan program Prioritas Kapolri Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.

Sistem pelayanan satu atap SPKT ini terdiri atas Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, SPKT, Itwasda, Bidpropam, Ditlantas, Ditintelkam, Ditsabhara, dan Ditpamobvit.

Dalam diskusi tersebut, Zainuddin menyebutkan keberadaan SPKT Polda Sumut sudah sangat baik dan memadai, khususnya sarana dan prasarana serta fasilitas sudah lengkap seperti adanya ruang tunggu, ruang konseling, ruang laktasi, ruang bermain anak, dan fasilitas disabilitas meliputi kursi roda, toilet disabilitas, dan lokasi disabilitas.

“Sarana dan prasarananya lengkap. Sudah sangat baik dan layak,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Pangihutan Nasution yang menuturkan keberadaan SPKT Polda Sumut sudah sangat mampu dalam menangani dan menyambut masyarakat yang datang ke Kantor SPKT Polda Sumut untuk membuat pengaduan.

Kemudian, AKBP (Purn) Togu Simanjuntak menambahkan dalam peningkatan kemampuan personel SKPT Polda Sumut untuk menangani pengaduan masyarakat perlu dilakukan penyamaan persepsi serta perlu dilakukan pelatihan terpadu secara berkala. (Ss/Js)