LDberita.id - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dirinya komitmen membangun dari pinggiran sebagaimana salah satu ciri khas dari pembangunan di era Presiden Joko Widodo adalah membangun dari pinggiran. Lasarus mengungkapkan, dengan demikian masyarakat sampai ke pelosok daerah dapat merasakan keberpihakan nyata dari pemerintah pusat terhadap keadilan dalam pembangunan yang tak hanya terpusat di Jawa.

Demikian ditegaskan Lasarus dalam siaran persnya usai menggelar kunjungan kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ke Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, baru-baru ini. Turut hadir Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan jajaran serta tokoh adat setempat,

"Pembangunan dari pinggiran tersebut selaras dengan ciri khas pembangunan era Presiden Jokowi seperti yang disampaikan langsung di hadapan masyarakat adat Rumah Betang Lunsa Hilir. Tentu, sebagai masyarakat di daerah merasakan keberpihakan nyata dari pemerintah pusat terhadap keadilan dalam pembangunan yang tak hanya terpusat di Jawa." ujar Lasarus.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut memaparkan setelah sebelumnya membangun Pos Lintas Batas Negara di Aruk Sambas, Entikong dan Badau, kini pembangunan ruas jalan Nanga Era Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) - Batas Kalimantan Timur dengan lebar 7 meter ditargetkan selesai pengaspalan pada tahun 2024 mendatang.

Legislator dapil Kalbar II itu lebih lanjut menekankan pembangunan tak hanya sebatas di infrastruktur jalan, pembangunan untuk kawasan perbatasan atau daerah pinggiran. Melainkan, sambung Lasarus, juga berupa pembangunan air bersih dan juga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Dan saya akan terus mengawal program pemerintah untuk membangun dari pinggiran,” pungkas Lasarus.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan akan dibangun untuk pusat ekonomi baru terutama di pintu lintas negara di 10 kawasan perbatasan di Kalimantan. Adapun 5 di antaranya ada di Kalimantan Barat yang pengerjaannya sudah selesai seperti di Aruk, Entikong dan Badau serta sisanya masih dalam pembangunan.

Selain kawasan perbatasan, Kementerian PUPR membangun sarana air minum, rumah tidak layak huni dan lain sebagainya sesuai arahan dari Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. "Seperti bantuan rumah tidak layak huni itu bagian dari otoritas Ketua Komisi V Bapak Lasarus untuk mengarahkan program dari kementerian PUPR ke Kabupaten Kapuas Hulu," tutup Menteri PUPR. (*)

Editor: Rico