LDberita.id - Batubara, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran daerah sebesar Rp1,3 triliun sepanjang tahun 2024. Namun, besarnya angka tersebut ternyata belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, seperti infrastruktur yang rusak, layanan kesehatan yang buruk, serta kesejahteraan petani dan nelayan yang masih tertinggal.

Ramli Sinaga, menyoroti bahwa laporan keuangan yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 seolah hanya sekadar angka-angka yang terlihat mengesankan, tetapi minim manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Anggaran Rp1,3 triliun sudah dihabiskan, tapi coba kita lihat kondisi di lapangan. Jalan-jalan rusak masih ada di mana-mana, Puskesmas kekurangan fasilitas, sekolah-sekolah masih minim sarana, dan petani serta nelayan tetap terpinggirkan. Lalu, anggaran ini sebenarnya untuk siapa” tegas Ramli Sinaga kepada media, Selasa (25/03/2025).

Anggaran Fantastis, Kesejahteraan Tak Seimbang

Dalam sidang Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (24/03/2025), Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., memaparkan bahwa anggaran daerah Batu Bara tahun 2024 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp186.075.830.273,63

Pendapatan Transfer (Dana dari pusat & provinsi): Rp1.112.878.056.387

Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp16.929.495.990

Total Pendapatan Daerah: Rp1.315.883.382.650,63

Sementara itu, untuk Belanja Daerah tahun 2024, Pemkab Batu Bara menargetkan anggaran sebesar Rp1.343.185.299.386, tetapi realisasi belanjanya hanya mencapai Rp1.286.683.521.452,43. Meski hampir seluruh anggaran terserap, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih dipertanyakan.

Ramli Sinaga mempertanyakan bagaimana penggunaan dana sebesar itu bisa menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat. “Kalau dana sebesar ini dikelola dengan baik, seharusnya masyarakat Batu Bara sudah merasakan perbaikan signifikan.

Tetapi nyatanya, petani masih mengeluh pupuk mahal dan sulit didapat, nelayan masih kesulitan mendapatkan alat tangkap modern, dan kualitas pendidikan masih tertinggal jauh dari daerah lain,” tambahnya.

Ramli menyoroti beberapa sektor krusial yang hingga kini belum mengalami peningkatan meskipun anggaran daerah tergolong besar.

Pendidikan. Hingga kini, banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas, fasilitas laboratorium, dan sarana digital untuk mendukung pembelajaran.

Guru honorer masih berjuang mendapatkan upah layak, sementara kesejahteraan tenaga pendidik tetap menjadi permasalahan utama.

Beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu masih minim, padahal pendidikan adalah kunci utama peningkatan kualitas SDM Batu Bara.

Pertanian. Petani mengeluhkan harga pupuk yang terus naik serta kesulitan mendapatkan bibit unggul yang berkualitas.

Infrastruktur pertanian seperti irigasi masih jauh dari optimal, sehingga hasil panen sering tidak maksimal.

Tidak ada kebijakan tegas untuk melindungi harga jual hasil panen petani agar mereka tidak terus dirugikan oleh tengkulak.

Perikanan & Kelautan. Nelayan tradisional masih menggunakan alat tangkap sederhana karena tidak ada bantuan modernisasi dari pemerintah.

Fasilitas dermaga dan pasar ikan belum optimal untuk menunjang hasil tangkapan nelayan.

Program pemberdayaan nelayan kecil nyaris tidak terdengar, sementara sektor perikanan di daerah lain berkembang pesat.

“Dimasa kepemimpinan Bupati Baharuddin ke depan, kami berharap anggaran yang besar ini bisa benar-benar sebanding dengan kesejahteraan masyarakat.

Jangan hanya sekadar angka di laporan, tapi tidak berdampak di lapangan. Pendidikan, pertanian, dan nelayan harus menjadi prioritas utama jika ingin Batu Bara maju,” tegas Ramli.

Dalam sidang paripurna, Bupati Baharuddin juga mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang bertujuan menarik investor dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Ramli Sinaga justru mempertanyakan kebijakan ini.

“Pemerintah selalu bicara soal investasi, tapi selama ini, investasi besar yang masuk ke Batu Bara justru lebih banyak menguntungkan pengusaha besar.

Mana keberpihakan untuk masyarakat kecil." Apakah ada jaminan bahwa masyarakat Batu Bara benar-benar mendapatkan manfaat, atau malah tanah mereka akan semakin tergusur oleh industri besar.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan investasi yang tidak terkontrol justru bisa merugikan masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan yang sering kali harus rela kehilangan lahan dan akses ke sumber daya alam.

Masyarakat Batu Bara Menunggu Bukti, Bukan Janji

Dengan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun, masyarakat Batu Bara kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar laporan keuangan yang rapi di atas kertas.

Ramli menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Kami ingin melihat hasil nyata. Infrastruktur membaik, pendidikan berkualitas, petani dan nelayan sejahtera. Kalau tidak ada perubahan yang berarti, maka ini hanya akan jadi pola lama, anggaran besar, tapi rakyat tetap menderita,” pungkasnya.

Masyarakat Batu Bara kini berharap kepemimpinan Bupati Baharuddin Siagian di tahun-tahun mendatang mampu membawa perubahan yang lebih baik. Dengan anggaran yang begitu besar, sudah selayaknya kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama." pungkasnya. (Boy)