LDberita.id - Batubara, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batu Bara menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Nota KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027, Pandangan Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Anggota DPRD Batu Bara, Atika Arfah Matondang, S.IKom. Selasa (6/10/2026),
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menyetujui pembahasan Ranperda dimaksud untuk dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Fraksi berharap pembahasan tersebut tidak sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat, profesional, transparan, dan akuntabel.
“Dengan pembahasan yang dilakukan secara komprehensif, kami berharap Ranperda ini mampu melahirkan tata kelola BUMD yang lebih sehat, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” demikian pokok pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial.
Hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri. Sementara Plt. Sekretaris DPRD diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, S.T., M.Si.
Turut hadir seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara.
Pandangan umum fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan KUA-PPAS dan R-APBD 2027, terutama untuk memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara transparan, terukur, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (End)
