logo
logo

LDberita.id - Staf ahli Direksi BUMN kini telah diatur oleh Kementerian BUMN dalam Surat Edaran Nomor:SE-9/MBU/08/2020. Surat Edaran tentang Penunjukan Staf Ahli bagi Direksi BUMN itu dikeluarkan sebagai ‘aturan main’ bagi jajaran direksi perusahaan pelat merah yang ingin memiliki staf ahli.

Pasalnya selama ini belum ada aturan baku terkait hal tersebut, dan menimbulkan ketidaksesuaian antar BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mencontohkan ada beberapa perusahaan BUMN yang menunjuk staf ahli dengan jumlah yang cukup banyak, mencapai belasan orang, seperti di PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Inalum (Persero).

“Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli itu tidak transparan, ada yang sampai 11 dan 12 orang. Seperti di PT PLN, ada dulu sampai belasan juga, di Pertamina dan Inalum juga seperti itu.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN perlu menata ulang aturan main terkait penetapan staf ahli pada direksi BUMN, yakni maksimal lima orang,” kata Arya, Senin (7/9/2020).

Dijelaskannya, istilah staf ahli di tiap BUMN juga berbeda, ada yang disebut sebagai advisor (penasehat), atau konsultan, tergantung masing-masing perusahaan.

Dengan Surat Edaran ini, maka setiap BUMN diperbolehkan memiliki staf ahli tapi harus sesuai dengan ketentuan dari pihak Kementerian guna mendorong transparansi pada perusahaan tersebut.
Selain mengatur jumlah maksimal staf ahli direksi BUMN,

Kementerian BUMN juga menetapkan batasan gaji yang diterima oleh staf ahli, yakni maksimal Rp,50 juta per bulan.

Pasalnya, Kementerian BUMN juga menemukan ada beberapa perusahaan pelat merah yang menggaji staf ahli hingga ratusan juta per bulan.

“Jadi sudah ditetapkan para staf ini tidak diperbolehkan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut (50 juta). Karena yang kami temukan selama ini ada yang digaji Rp100 juta lebih juga, jadi beragam-ragam,” tuturnya.

Dengan penetapan ini, menurut Arya akan menampik pendapat pihak lain yang menyatakan jika aturan penunjukan staf ahli akan melahirkan ribuan jabatan baru di BUMN.

Justru aturan ini adalah langkah Kementerian BUMN untuk melakukan pembenahan di tiap BUMN agar semakin transparan dan akuntabel.

“Surat Edaran ini adalah bagian dari bersih-bersih BUMN. Semuanya harus akuntabel, jelas, dan transparan. Tidak lagi jalan sendiri-sendiri, tidak lagi ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.

Menyoal Kontroversi Staf Ahli Direksi

Sebelumnya, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu melontarkan pertanyaan tersebut melalui akun Twitternya yang menilai aturan dari SE Menteri BUMN akan menambah lebih seribu jabatan staf ahli, termasuk pada anak perusahaan BUMN.
Namun Arya menyanggah tuduhan tersebut, lantaran penerbitan SE ini justru untuk memberikan aturan baru bagi semua jajaran BUMN

“Justru karena kami menemukan banyak penunjukan staf ahli secara tidak transparan, maka kami rapikan. Langkah kami adalah membuat semuanya jadi legal dan transparan, membuat semuanya jadi lebih jelas tidak diam-diam begitu,” tandasnya.

Dalam SE tersebut juga diatur tentang masa jabatan staf ahli paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun masa jabatan.

Namun, direksi BUMN memiliki hak untuk memberhentikan staf ahli sewaktu-waktu.

Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga melarang staf ahli rangkap jabatan sebagai staf ahli di BUMN lain maupun di anak usaha BUMN.

Selain tu, staf ahli direksi BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai sekretaris direksi atau komisaris BUMN.

Untuk pengangkatan staf ahli, Direksi BUMN juga wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada Kementerian BUMN. (ks)
Sumber: mediabumn.com

Top