logo
logo
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batubara Bapak Sakti Alam Siregar

LDberita.id - Rapat Paripurna dengar pendapat akhir Fraksi serta pengambilan keputusan dan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan rancangan Keuangan R.APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (16/11/2021).

Dalam Penyampaian Bupati Batubara Ir. H. Zahir, M.AP, diwakilkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara Bapak Sakti Alam Siregar, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batubara yang telah menyetujui untuk Pembahasan Perubahan RPJMD 2019-2023, Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,

"Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batubara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah proses Pembentukan Peraturan Daerah tersebut kami akan memperhatikan saran dan masukan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Batubara sehingga dapat menghasilkan Perda yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat." ucap Sekda.

Dalam rapat hari ini pendapat akhir Fraksi disampaikan oleh juru bicara masing-masing Fraksi dan di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Batubara, serta dihadiri sekretaris daerah dan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat Se Kabupaten Batubara,

"Terjadi perubahan yang mendasar dan selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi ,konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan sosial pungkas Bupati.

Berikut perubahan RPJMD Batubara yang disusun dengan tujuan sebagai berikut, Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan perkembangan dan keadaan.

"Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis (renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai visi,misi dan program pembangunan daerah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah tersebut kami akan memperhatikan saran dan masukan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Batubara sehingga dapat menghasilkan Perda yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat." pungkasnya. (Am)

Top