logo
logo
Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers penetapan dan penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai Tahun 2020-2021, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis malam, 22 April 2021

LDberita.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Tanjungbalai MS sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Karyoto, dan Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi Periscope, Kamis malam, 22 April 2021.

Firli menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Walikota Tanjungbalai MS, Penyidik KPK SRP, dan Pengacara MH.

Atas perbuatan tersebut, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 UU No 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 UU No 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk kepentingan penyidikan, urai Firli, tim penyidik melakukan penahanan tersangka SRP dan MH masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung dimulai 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021. SRP ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, MH ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka akan lebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C1.

Sedangkan Walikota Tanjungbalai MS saat ini masih dalam pemeriksaan di Polres Tanjungbalai.

Adapun konstruksi perkara, jelas Ketua KPK, sebagai berikut.

Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di Rumah Dinas AZ, Wakil Ketua DPR RI, di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MS karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan, dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah AZ, kemudian SRP mengenalkan MH kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya.

SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar, papar Firli.

MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA teman SRP. MS juga memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar.

Pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak Juli 2020 atas inisiatif MH.

Setelah uang diterima, jelas Ketua KPK, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar Rp325 juta, dan Rp200 juta.

MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan SRP dari Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar Rp438 juta.

Selain penanganan tindak pidana tersebut, kata Firli, KPK juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik ini kepada Dewan Pengawas KPK.

KPK memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum Penyidik KPK. Perilaku ini sangat tidak mencerminkan sikap Pegawai KPK yang harus menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

Kepada institusi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya, kami mengimbau apabila ada pihak yang meminta fasilitas, uang, dan sebagainya, atas dalih penghentian perkara atau dalih lainnya, segera melapor kepada kepolisian setempat dan menginformasikan kepada KPK, pungkas Ketua KPK. (Ss/Js)

Top