LDberita.id - Batubara, Gelombang ketidakpuasan dan keresahan masyarakat Kabupaten Batu Bara terus meningkat. Puncak dari kegelisahan ini terlihat dalam suara tegas yang dilontarkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Batu Bara.
Jasmi Assayuti, berharap Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, untuk menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi persoalan yang melibatkan salah satu bawahannya, Camat Sei Balai, Wali Sagala. tegasnya di lima Puluh. Senin (09/9/2024).
Persoalan ini mencuat setelah acara live musik DJ yang diadakan pada malam peringatan 17 Agustus di lapangan Kantor Camat Sei Balai, yang menuai protes tajam dari masyarakat.
Kelompok mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, dan berbagai elemen masyarakat lainnya mengecam keras kegiatan tersebut yang dianggap mencederai nilai-nilai moral dan adat istiadat di daerah Batu Bara.
Kegiatan ini, yang semestinya menjadi momen refleksi dan penghormatan terhadap perjuangan bangsa, justru berubah menjadi ajang yang dianggap tidak pantas dan tidak sesuai dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan.
Tidak hanya berhenti pada protes, keresahan ini telah memicu Komisi 1 DPRD Kabupaten Batu Bara untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 September 2024.
Dalam rapat tersebut, berbagai pihak menyuarakan keberatan mereka dan menuntut agar pemerintah daerah, khususnya Pj Bupati, mengambil tindakan tegas terhadap Camat Sei Balai yang dinilai telah lalai dalam tugasnya.
Namun, hingga kini, langkah konkret dari Pj Bupati Heri Wahyudi Marpaung masih belum terlihat." Jasmi Assayuti, Wakil Ketua PC NU Batu Bara, dalam pernyataannya mengungkapkan kekecewaan terhadap kejadian tersebut karena lambannya respon Pj Bupati terhadap permasalahan ini.
Menurut Jasmi, ketidakmampuan Pj Bupati untuk segera mengambil tindakan telah memperpanjang keresahan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas kepemimpinannya. “Masyarakat melihat bahwa Pj Bupati belum menunjukkan sikap yang seharusnya dalam menghadapi situasi ini.
Padahal, persoalan ini sudah sangat jelas, dan berbagai pihak sudah menyampaikan pandangan mereka dalam RDP. Keputusan ini tidak boleh ditunda-tunda karena menyangkut moral dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” tegas Jasmi Assayuti.
Lebih lanjut, Ia menyoroti bahwa tindakan tegas terhadap Camat Sei Balai bukan hanya soal menegakkan disiplin, tetapi juga tentang mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan daerah.
“Jika Pj Bupati tidak segera bertindak, ini akan menjadi preseden buruk yang mencerminkan lemahnya kepemimpinan dan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Batu Bara.
Ini bukan sekadar insiden kecil, tetapi ujian bagi integritas dan kredibilitas pemerintahan saat ini,” tambahnya
Masyarakat Batu Bara yang selama ini selalu menjaga moral dan nilai-nilai keagamaan, melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya sekadar pelanggaran etika, tetapi juga sebagai indikasi adanya ketidaktegasan dalam menjalankan pemerintahan.
Warga menuntut agar Pj Bupati Heri Wahyudi segera melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya, dan tidak ragu untuk memberikan sanksi jika memang diperlukan.
Masyarakat Batu Bara kini berada di persimpangan antara harapan dan kekecewaan.
Mereka menunggu langkah yang akan diambil Pj. Heri Wahyudi, langkah yang akan menentukan apakah kepercayaan mereka kepada pemerintah daerah dapat dipulihkan atau justru semakin terkikis.
Waktu terus berjalan, dan semakin lama keputusan ini ditunda, semakin dalam pula rasa ketidakpercayaan masyarakat. Pj Bupati Heri Wahyudi Marpaung dihadapkan pada pilihan sulit mengambil tindakan tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, atau membiarkan krisis ini berlarut-larut dengan risiko yang jauh lebih besar bagi masa depan kepemimpinannya di Batu Bara." tandasnya. (End)
