LDberita.id - Medan, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Menurut Dasopang, langkah-langkah strategis Pemprov Sumut dalam menangani kemiskinan ekstrem menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Pemprov Sumut dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Marwan Dasopang dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI saat Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (6/12/2024).

Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hadir untuk melihat langsung capaian tersebut.

Menurut Dasopang, keberhasilan Sumut harus menjadi contoh bagi daerah lain. “Kami datang untuk mendengar dan berdiskusi langsung dengan masyarakat serta pemerintah daerah.

Harapannya, kebijakan yang dirancang dapat terus menyejahterakan masyarakat, terutama dalam bidang yang menjadi tanggung jawab kami,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, memaparkan data terkini yang menunjukkan pencapaian signifikan dalam penurunan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Sumut turun dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024. Penurunan ini melibatkan 12.000 jiwa keluar dari kategori miskin ekstrem dalam setahun terakhir.

“Pada 2024, tingkat kemiskinan ekstrem juga turun menjadi 0,54%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,78%. Ini adalah pencapaian bersama yang harus terus kita tingkatkan,” ujar Fatoni.

Ia juga menambahkan bahwa penurunan yang signifikan terjadi di daerah perkotaan, yaitu sebesar 0,30%, meski perdesaan tetap memerlukan perhatian khusus dengan angka kemiskinan sebesar 8,08%.

Marwan Dasopang menegaskan, capaian ini tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia mendorong Pemprov Sumut untuk terus berinovasi dan memperluas program-program sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin.

“Kami di Komisi VIII siap mendukung program-program strategis, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, agar Sumut bisa sepenuhnya menghapus kemiskinan ekstrem,” ungkap Dasopang.

Dasopang juga berharap Pemprov Sumut dapat mengintegrasikan program sosial dengan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keagamaan.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik dan sinergi antarlembaga.

Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar, Sekretaris Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Beni Sujanto, serta pimpinan perangkat daerah lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Fatoni menyampaikan pentingnya dukungan nasional untuk mempercepat penurunan kemiskinan.

“Kami memohon agar Komisi VIII DPR RI terus memberikan dukungan dalam bentuk pemikiran dan bantuan strategis.

Ini adalah momentum bagi Sumut untuk bergerak lebih cepat dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni.

Sebagai penutup, Dasopang menekankan bahwa Sumatera Utara telah berada di jalur yang tepat, tetapi kerja keras harus terus dilanjutkan.

“Kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Sumut harus menjadi model nasional dalam pengentasan kemiskinan. Dengan harmoni dan kolaborasi, saya yakin target nol kemiskinan ekstrem dapat tercapai,” pungkasnya.

Kunjungan ini menjadi bukti keseriusan Komisi VIII DPR RI dalam mendukung langkah-langkah konkret untuk mengentaskan kemiskinan.

Keberhasilan Sumut diharapkan menjadi motivasi bagi provinsi lain dalam mengembangkan kebijakan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Roy)