Sumut

Kanwil Kemenagsu-Komisi VIII DPR RI Gelar Jamarah

post-img
Foto : Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) Angkatan 1 di Wing Hotel Kualanamu Deli Serdang, Jumat (17/9/2021).

LDberita.id - Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) Angkatan 1 di Wing Hotel Kualanamu Deli Serdang, Jumat (17/9/2021).

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra H. M. Husni, SE, MM, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU Kemenag RI Dr. H. Jaja Jaelani, MM menjadi narasumber di kegiatan yang dihadiri 100 orang peserta tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Dr. H. Muhammad David Saragih, MM dalam sambutannya mengatakan bahwa terkait pembatalan haji tahun 1443 H mesti diketahui oleh masyarakat alasannya. Itu penting karena banyaknya bertebaran isu-isu atau info hoax yang beredar yang tentu merugikan seluruh pihak.

"Jamarah diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama terkait batalnya haji tahun ini dan tahun sebelumnya. Tentu hal utama yang menjadi alasan yakni Covid-19 yang masih menyebar. Maka dari itu, pertemuan ini sangat baik agar seluruh masyarakat memahami apa yang terjadi dan upaya yang dilakukan Kementerian Agama RI bersama legislatif dalam hal ini Komisi VIII.

Kabag TU juga mengatakan bahwa banyak isu hoax yang beredar luas di masyarakat seperti Indonesia yang tidak mendapatkan kuota dari Arab Saudi, Warga Indonesia yang tidak diperbolehkan masuk karena vaksin Sinovac yang belum diakui WHO, Indonesia memiliki banyak hutang dengan Arab Saudi, dan sebagainya. Padahal itu semua informasi yang salah.

“Melalui Kementerian Agama RI kita terus menerus memberikan informasi benar kepada masyarakat. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar. Isu-isu yang salah itu jangan langsung dipercaya. Tanyakan langsung kepada pemerintah baik di daerah, provinsi, atau legislatif,” tambah Kabag TU.

Kabag TU mengatakan bahwa pemerintah dan legislatif terus berupaya agar umroh dan haji dapat dilaksanakan Kembali. Tentu dengan lobi, pembicaraan langsung dengan pihak Arab Saudi.

Yakinlah, pemerintah terus berikhtiar dan berupaya agar keberangkatan haji dan umroh dapat dilaksanakan lagii. Tentu kita berharap doa dan ikhtiar kita bersama semoga Covid-19 dapat ditekan dan tidak lagi menjadi penghalang untuk kita melaksanakan haji dan umroh di masa mendatang,” tutup Kabag TU.

Anggota DPR RI M. Husni menambahkan bahwa DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Agama RI untuk terus mengupayakan pengelolaan haji dan umroh. Dia mengatakan bahwa isu-isu hoax banyak bertebaran. Dan ia berharap agar masyarakat jangan langsung percaya.

Begitu juga dengan Direktur Pengelolaan Haji dan SIHDU Kemenag RI mengatakan bahwa dana haji saat ini masih dikelola dengan baik. Isu-isu seperti dana haji habis, digunakan untuk hal lain adalah tidak benar. (*)

Editor: Jasmi Assayuti

Berita Terkait