logo
logo

Batubara - (LADANG BERITA) Wakil Bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Batubara, Khairu Zaman mewanti-wanti Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa (Parades) Titi Merah agar transparan dalam menjaring siapa saja warga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19. 

"Kades dan parades jangan main-main dalam melakukan penjaringan. Apalagi jika sengaja 'memainkan' BLT Covid-19 dengan cara memanipulasi data agar BLT bisa disalurkan untuk keluarga dan kroni-kroninya", tegas Khairu, Rabu (6/5/2020) malam, di Desa Titi Merah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Batubara,

Jika coba-coba melakukan penyelewengan, Khairul mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. 

Menurut Khairu, penyaluran BLT Covid-19 harus tepat sasaran, sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Supaya jangan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. 

Karena itu, dia meminta agar nama-nama calon penerima BLT berdasarkan hasil penjaringan tersebut, nantinya harus dipublikasikan, agar diketahui masyarakat luas. 

"Daftar namanya jangan hanya sekedar dibacakan saja. Tapi harus ditempelkan di tempat-tempat umum, supaya mudah dibaca dan dinilai oleh masyarakat, apakah nama tersebut masuk dalam kriteria atau tidak", pintanya. 

Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan pemantauan jika ada nama-nama yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria penerima BLT Covid-19. 

"Jadi, jika ada kesalahan dalam proses penjaringannya, maka masyarakat bisa memantau, dan selanjutnya berkoordinasi dengan aparat desa dan Relawan Covid-19. Supaya kesalahan itu direvisi", tuturnya.

Khairu yang saat itu didampingi Ketua Partai Golkar Lima Puluh Pesisir, Hamidy Elby, menjelaskan, dia sebagai warga Titi Merah dan masyarakat lainnya telah melakukan Rapat BLT Covid-19 dengan para aparat desa, di kantor desa setempat, Rabu (6/5/2020) pagi.

Dalam rapat itu, lanjutnya, diketahui sebanyak 107 kepala keluarga (KK) akan berhak mendapatkan BLT Covid-19, selama tiga bulan berturut-turut. Besaran dananya adalah Rp 600 ribu per KK.

Namun Khairu mengaku dirinya kecewa dengan sikap salah seorang oknum Parades Titi Merah. Pulaknya, dalam rapat itu si oknum parades menyebut penyaluran BLT Covid-19 sebagai hal memberatkan bagi dirinya. 

"Kurang etis rasanya jika keluhan itu dilontarkan dalam rapat. Sebab sudah menjadi tugas dan kewajiban seorang parades untuk melayani masyarakat", katanya.

Menurut Khairu, parades, khususnya kepala dusun, harus menjadi garda terdepan dalam melayani warga, terutama dalam kondisi darurat covid-19 seperti ini. 

"Parades digaji kan memang untuk melayani masyarakat. Jadi jangan cengeng dan suka mengeluh lah. Kalau memang tidak sanggup jadi parades, sebaiknya 'angkat koper', mundur dari jabatan", tegasnya.

"Hal senada juga disampaikan Ketua Golkar Lima Puluh Pesisir, Hamidy Elby. Menurut Hamidy, sangat tidak pantas jika ada seorang parades yang mengeluhkan tugas-tugasnya melayani masyarakat. 

"Karena itu saya setuju dengan Pak Khairu Zaman, kalau gak sanggup jadi parades, sebaiknya mundur saja", kata Hamidy. (Ramli)

Top