LDberita.id - Batubara, Gelaran debat publik perdana bagi para calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara menuai sorotan dari masyarakat dan pengamat politik Batu Bara.
Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara memilih mengadakan acara debat ini di luar wilayah mereka, yakni di Ballroom Grand Aston City Hall Medan.
Keputusan ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai langkah yang tidak peka terhadap aspirasi mereka untuk lebih dekat mengenal calon pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. di Ballroom, Grand City Hall Medan, Selasa (29/10/2024).
Fahri Maesah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah KPU yang dinilainya kurang mempertimbangkan kepentingan masyarakat Batu Bara.
Menurut Fahri, keputusan tersebut menimbulkan kesan bahwa KPU tidak memperhatikan keinginan masyarakat untuk melihat langsung visi-misi calon yang akan mereka pilih.
"Bagaimana mungkin masyarakat Batu Bara bisa mengenal lebih dekat calon pemimpinnya kalau debat publiknya digelar di kota lain? Ini kesannya malah jadi 'kampanye di kampung orang',” tegas Fahri.
Fahri juga mengkritik KPU Batu Bara yang seharusnya dapat lebih jeli melihat potensi manfaat jika debat publik dilaksanakan di Batu Bara.
Menurutnya, selain memberi kesempatan kepada masyarakat untuk langsung mengenal kandidat, acara di daerah sendiri juga bisa berdampak positif bagi perekonomian daerah, tegasnya
“Jika debat ini dilaksanakan di Batu Bara, sudah pasti banyak yang akan diuntungkan. Pedagang kecil dan usaha mikro bisa meraup pendapatan tambahan dengan berjualan di sekitar lokasi acara,” ungkapnya.
Selain itu, Fahri mempertanyakan alasan KPU Batu Bara menggelar debat di luar daerah.
Ia menegaskan bahwa Batu Bara memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan acara besar semacam ini.
“Batu Bara ini luas, dan punya tempat yang cukup layak untuk sebuah debat publik.
Jika alasan fasilitas, rasanya tidak masuk akal mengingat kita memiliki gedung yang mampu menampung acara seperti ini,” tambahnya.
Langkah KPU Batu Bara menggelar debat di Medan juga dinilai sebagai bentuk pengabaian aspirasi masyarakat.
Fahri mengatakan bahwa seharusnya KPU bisa melihat keinginan warga untuk mengenal calon pemimpin mereka di lingkungan sendiri.
Menurutnya, masyarakat yang diharapkan berpartisipasi aktif dalam pemilu malah tidak memiliki akses untuk menyaksikan secara langsung.
“Keputusan ini terkesan sepihak, dan hanya menguntungkan kalangan tertentu saja,” sindir Fahri.
Bagi banyak warga Batu Bara, acara debat publik yang diadakan di luar daerah seperti ini memberikan kesan eksklusivitas dan berpotensi menghilangkan esensi keterbukaan yang seharusnya melekat pada acara demokrasi.
Debat publik sejatinya bertujuan untuk memperkenalkan calon pemimpin kepada masyarakat yang akan dipimpinnya.
Dengan jarak yang jauh, masyarakat Batu Bara, khususnya mereka yang berada di pedesaan dan terbatas akses transportasi, akan kesulitan mengikuti acara penting ini.
Sejumlah tokoh masyarakat Batu Bara lainnya juga menyuarakan hal yang sama, menilai KPU kurang bijaksana dalam menentukan tempat debat dan berharap agar KPU bisa mengkaji ulang kebijakan ini di masa mendatang.
Mereka menginginkan agar kegiatan-kegiatan demokrasi, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Batu Bara, dapat dilakukan di dalam wilayah mereka sendiri.
Dengan demikian, partisipasi publik bisa lebih maksimal, dan semangat demokrasi bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Batu Bara tanpa perlu ‘berkunjung’ ke kota lain.
Polemik ini kini menimbulkan desakan agar KPU Batu Bara mempertimbangkan tempat pelaksanaan acara debat-debat berikutnya.
Masyarakat berharap KPU bisa lebih memperhatikan aspirasi warga dan mengedepankan kepentingan umum dalam setiap kebijakannya." tandasnya. (Boy)
